Komite Nobel: Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi tidak dapat dicabut

JAKARTA, Indonesia – Organisasi yang mengawasi Penghargaan Hadiah Nobel pada Jumat kemarin mengatakan jika Nobel yang pernah diberikan kepada pemimpin de factor Myanmar, Aung San Suu Kyi tidak bisa dicabut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Institut Nobel Norwegia Olav Njolstad dalam sebuah surat elektronik bahwa tidak ada keinginan atau aturan dari pendiri Yayasan Nobel menyediakan aturan yang memungkinkan untuk mencabut kembali penghargaan tersebut.

“Tidak mungkin untuk menarik kembali sebuah penghargaan Nobel dari seseorang ketika sudah diberikan,” tulis Njolstad.

Ia menambahkan tidak ada hadiah dari komite penghargaan di Stockholm dan Oslo yang pernah mempertimbangkan untuk mencabut sebuah hadiah usai diberikan kepada seseorang.

Pertanyaan itu disampaikan kepada Njolstad karena muncul sebuah petisi yang mendorong agar penghargaan Nobel bagi Suu Kyi ditarik. Petisi online di platform change.org ditanda tangani oleh lebih dari 386.000 orang. Isinya, menyerukan agar penghargaan bagi Suu Kyi dicabut karena sikap diamnya dalam menghadapi tindak kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State.

Padahal, sebelumnya ia diberikan penghargaan Nobel pada tahun 1991 lalu karena ia memilih memperjuangkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa menggunakan tindak kekerasan. Di saat yang sama, perempuan berusia 72 tahun itu tetap teguh melawan rezim junta militer yang sempat menguasai Myanmar selama puluhan tahun.

Publik sudah lama memendam kekecewaan terhadap Suu Kyi, lantaran ia memilih diam saat terjadi tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya. Ia justru mengambil langkah yang berseberangan dengan pahlawannya, Mahatma Gandhi dan koleganya Jawaharlal Nehru ketika terjadi tindak kekerasan saat pisahnya Pakistan dari India.

Lalu, apa yang menyebabkannya tetap diam? Jurnalis BBC Fergal Keane yang pernah mewawancarai Suu Kyi pada April lalu menjelaskan analisanya. Suu Kyi tidak mengendalikan militer dan mereka pun tidak mempercayai putri proklamator Myanmar itu. (BACA: Mengenal Aung San Suu Kyi, sang pembela HAM yang dicaci dan dicintai)

Penolakannya untuk mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar juga lekat dengan alasan politik. Dalam tulisan yang dimuat di harian The Guardian tahun 2015, publik menduga alasan Suu Kyi enggan mengomentari isu etnis Rohingya karena khawatir justru akan memicu ketegangan antara komunitas Buddha dengan warga Rohingya. Apalagi warga Buddha menjadi mayoritas di Myanmar.

Hal lainnya, karena ia khawatir pernyataan terkait etnis Rohingya akan diplintir oleh orang-orang yang berkuasa di Myanmar dan dekat dengan kelompok Buddha radikal. Akibatnya, hal tersebut dapat mengganggu proses reformasi politik yang tengah digulirkan Suu Kyi. – Rappler.com