Pekan depan, Aung San Suu Kyi akan berpidato soal isu Rakhine State

JAKARTA, Indonesia – State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi dijadwalkan akan memberi pernyataan terkait tindak kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine pada Rabu malam, 20 September. Pernyataan Suu Kyi itu akan disiarkan secara langsung di televisi setempat.

Ini merupakan kali pertama Suu Kyi akan memberikan pernyataan usai mendapat tekanan dari dunia internasional yang bertubi-tubi menyangkut isu etnis Rohingya. Menurut juru bicara pemerintah Zaw Htay, Menlu Myanmar itu akan berbicara mengenai rekonsiliasi nasional dan perdamaian.

Karena alasan itu pula, kata Zaw, Suu Kyi batal menghadiri Sidang Umum ke-72 PBB. Ia ingin mengatasi krisis yang tengah terjadi di dalam negerinya.

“Dia dibutuhkan di Myanmar untuk mengelola bantuan kemanusiaan dan isu menyangkut keamanan yang disebabkan oleh tindak kekerasan,” katanya lagi.

Suu Kyi dikecam oleh berbagai pihak karena enggan berbicara terkait aksi tindak kekerasan yang sudah dilakukan militer Myanmar kepada etnis Rohingya. Padahal, dulu Suu Kyi dianggap sebagai pahlawan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga layak diberi Nobel Perdamaian tahun 1991 lalu.

Ia hanya berkomentar bahwa ada begitu banyak kekeliruan informasi dalam peristiwa yang terjadi di Myanmar. Ia juga tidak menggaris bawahi bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang menimpa etnis Rohingya. Akibatnya sekitar 380 ribu warga Rohingya harus mengungsi ke Bangladesh.

PBB minta kekerasan dihentikan

Sementara, dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar pada Rabu kemarin di New York, mereka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penggunaan kekuatan militer oleh Pemerintah Myanmar selama operasi keamanan digelar di negara bagian Rakhine. Oleh sebab itu, PBB mendorong agar segera mengambil langkah untuk mengakhiri tindak kekerasan di sana.

Pernyataan yang disepakati oleh semua anggota negara Dewan Keamanan disampaikan ke publik usai dilakukan pertemuan tertutup. PBB juga mengecam aksi tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar. Mereka menyerukan agar bantuan pekerja kemanusiaan diizinkan untuk dapat memasuki negara bagian Rakhine.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya sudah menyerukan untuk menghentikan sementara waktu kampanye militer di Rakhine. Ia pun tidak menampik bahwa banyaknya warga Rohingya yang mengungsi atau menjadi korban tindak kekerasan dapat berujung kepada penghapusan etnis.

“Saya menyerukan kepada otoritas di Myanmar untuk menghentikan aksi militer, akhiri tindak kekerasan dan menegakan aturan hukum serta mengakui hak-hak warga yang telah meninggalkan Myanmar,” kata dia.

Guterres mengaku tidak memiliki istilah lain yang tepat untuk menggambarkan situasi di Myanmar selain akan berujung kepada pembersihan etnis.

“Ketika sepertiga populasi Rohingya harus mengungsi dari Myanmar, apakah Anda dapat menemukan kata lain yang lebih tepat untuk menjelaskannya?” tanya Guterres kepada media.

Sebanyak 1,1 juta warga etnis Rohingya telah menderita selama bertahun-tahun karena mendapat perlakuan diskriminatif di Myanmar. Mereka tidak diakui sebagai warga negara walaupun sudah lebih lama berada di Myanmar. – dengan laporan AFP/Rappler.com