Panglima TNI bantah pernah menyampaikan ke media soal impor 5.000 senjata api ilegal

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Panglima TNI bantah pernah menyampaikan ke media soal impor 5.000 senjata api ilegal

ANTARA FOTO

Padahal, Gatot menyampaikan pernyataan itu di forum terbuka yang dihadiri media dan purnawirawan TNI

JAKARTA, Indonesia – Panglima TNI Gatot Nurmantyo akhirnya mengklarifikasi kepada media soal pernyataannya di hadapan para purnawirawan TNI soal isu adanya institusi yang membeli 5.000 senjata api secara ilegal. Menurut Gatot, pernyataan itu tidak pernah disampaikan secara resmi kepada media atau melalui press release.

Hal itu, kata Gatot, hanya ia sampaikan saat melakukan acara tatap muka dengan para purnawirawan di Mabes TNI pada Jumat, 22 September. Kendati pernyataan disampaikan di forum terbuka, namun Gatot bersikeras jika itu hanya untuk konsumsi internal TNI. Padahal, data yang disampaikan sensitif dan menyangkut informasi dari intelijen TNI.

“Jadi, begini saya tidak pernah pers rilis. Saya ulangi saya tidak pernah pers rilis. Hanya saya menyampaikan kepada purnawirawan bahwa berita itu keluar. Sehingga, saya tak menanggapi satu kata pun masalah itu,” ujar Gatot yang ditemui di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Minggu, 24 September.

Tetapi, ia tidak menampik jika rekaman dan video yang tersebar di media sosial itu adalah ucapannya. Tetapi, lagi-lagi ia enggan mengonfirmasi apakah ucapan yang disampaikannya di forum tersebut benar.

“Iya, benar. Itu kata-kata saya benar. 1000 persen benar, itu kata-kata saya. Tapi, saya tidak pernah press release. Maka saya tidak perlu menanggapi itu,” kata dia.

Gatot baru akan mengklarifikasi isu tersebut, jika memang sebelumnya ia menyampaikan dalam sebuah jumpa pers terbuka kepada awak media.

“Kalau saya press release, Anda (baru tanya kepada saya), saya jawab. Ketika itu bukan press release maka saya tidak perlu jawab,” katanya lagi.

Gatot pun ogah berkomentar, ketika Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto akhirnya memberikan klarifikasinya pada Minggu kemarin. Wiranto menyebut isu soal pembelian 5.000 senjata ilegal hanya masalah miss komunikasi. Total senjata yang dibeli hanya ada 500, itu pun senjata laras pendek buatan Pindad. Rencananya, senjata itu akan digunakan untuk sekolah intelijen oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

“Tanya ke Pak Wiranto. Pak Wiranto yang ngomong kok. Kalau saya press release, saya akan jawab,” kata dia. (BACA: Menko Wiranto: Tidak benar ada penyelundupan senjata)

Lalu, apa yang disampaikan Gatot sesungguhnya? Di forum terbuka itu, Gatot mengatakan di hadapan para purnawirawan TNI bahwa ada satu institusi yang mengatasnamakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membeli 5.000 senjata secara ilegal.

“Situasi yang sekarang ini yang sama-sama harus kita waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan satu langkah yang di luar kepatutan para senior, itulah kami sebagai Bhayangkari. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada satu institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu Pak. Ada yang memaksa, ada yang akan mempidanakan. Data-data kami akurat. Kami masuk kepada relung-relung intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja (data itu). Bahkan, TNI pun akan dibeli, tidak semua isinya bersih. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk meraih jabatan. Saya sudah berjanji mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis, Pak. Karena ini berbahaya, Pak kalau sudah TNI ke politik, selesai negara ini. Itu lah awal dari perkelahian, kehancuran negara. Maka apa pun akan kami lakukan. Kami mohon doa restu saja, Pak. Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu dari Presiden yang berbuat. Informasi yang saya dapat kalau bukan A1 maka saya tidak akan sampaikan di sini,” tutur Gatot dalam forum tersebut.

Hal lain yang ia sampaikan yaitu adanya sentilan kepada institusi kepolisian, karena dianggap memiliki senjata yang seharusnya menjadi kewenangan TNI.

“Polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang menembak tank, nembak pesawat, dan bisa nembak kapal. Saya serbu (polisi) kalau ada. Ini ketentuan,” kata Gatot.

Sebagian pihak menilai pernyataan Gatot telah melampaui kewenangan dan melanggara Undang-Undang. Apa kalian setuju dengan pendapat tersebut? Tulis di kolom komentar. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!