Dilantik jadi Panglima TNI, Hadi Tjahjanto akan teruskan program Gatot

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo. Usai dilantik, Hadi mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya itu.

Ia juga mengatakan akan melanjutkan program kerja yang sudah dicanangkan oleh Gatot.

“Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada senior saya, Jenderal Gatot Nurmantyo yang selama ini telah membimbing saya untuk bisa sampai ke pucuk pimpinan. Banyak yang diberikan oleh beliau Jenderal Gatot. Kemudian apa yang sudah direncanakan Jenderal Gatot adalah sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional,” ujar Hadi di Istana Negara Jakarta pada Jumat, 8 Desember.

Hadi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 83/TNI/2017. Ia mengatakan ada lima program prioritas pembangunan yakni berlokasi di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru.

“Program itu akan kami lanjutkan karena itu sejarna dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Hadi.

Program lainnya yang akan direalisasikan yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019.

“Alutsista yang dimiliki TNI saat ini, kami berpedoman pada ‘Minimum Essential Force’. Saat ini, sudah masuk renstra kedua 2014-2019, sehingga kami menunggu saja apa yang segera harus dipenuhi,” kata dia.

Beberapa alutsista yang segera dipenuhi antara lain pesawat tempur, pesawat transportasi, radar dan kapal selam.

“Itu yang sedang kita tunggu sehingga renstra kedua ini, jadi kalau renstra pertama pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen, semuanya jadi 100. Saat ini, kami menunggu realisasinya sampai dengan 2019 nanti. Renstra kedua harus sudah tercapai 30 persen,” tutur dia.

Saat ditanya rencana untuk melakukan mutasi, Hadi mengaku belum memikirkannya. Ia menyebut untuk mutasi personel ada aturan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Aturannya adalah berdasarkan jukmin (petunjuk administrasi) yang ada adalah apabila personel tersebut sudah menduduki jabatan dua tahun. Kemudian memang diperlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok dan mendukung visi dan misi pimpinan,” tutur dia.

Sebelumnya, Gatot pada 4 Desember sudah melakukan mutasi terhadap 85 perwira tinggi di lingkungan tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017. Namun, belakangan Gatot tidak jadi melantik 85 perwira tinggi dan menengah yang telah ia mutasi.

Ia mengatakan tujuannya agar bisa dievaluasi kembali oleh Hadi.

“Memang itu tidak melanggar hukum, tapi etika,” kata Gatot pada Kamis, 7 Desember. – dengan laporan ANTARA/Rappler.com

BACA JUGA:

• 3 hal yang perlu kamu tahu soal Hadi Tjahjanto, KSAU pilihan Jokowi
• Alasan Komisi I meloloskan Hadi Tjahanto sebagai Panglima TNI