Berita hari ini: Kamis, 14 September 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Kamis, 14 September 2017.

Menko Luhut bantah Indonesia lakukan pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan belum ada perubahan penyebutan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Namun, ia tidak membantah Kemenko Kemaritiman pernah membahas wacana itu.

“Saya belum pernah memberikan keputusan resmi penamaan pulau. Memang ada wacana (pengubahan) penamaan,” ujar Luhut di Gedung BPPT.

Padahal, Kemenko Kemaritiman telah meluncurkan peta NKRI yang baru pada 14 Juli lalu. Pengumuman pengubahan nama laut itu dilakukan oleh Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno. Ia mengatakan alasah perubahan penamaan laut itu semata-mata menyamakan data.

Sejak tahun 1970an, eksplorasi migas di sana telah menyebut sebagai ‘Natuna Utara’, ’Northeast Natuna’. Ia mengaku sudah melakukan pengecekan di area tersebut. Sayang, pada kenyataannya nama area laut di sana malah masih dikenal sebagai Laut China Selatan.

“Kan jadi bingung,” kata Havas ketika itu.

Sikap Kemenko Kemaritiman pun berubah usai Tiongkok dikabarkan melayangkan nota protes atas pengubahan nama laut itu. Padahal, mereka sebelumnya mengatakan penamaan ulang laut di area tersebut tidak bermakna apa pun, lantaran publik akan tetap lebih mengenalnya sebagai Laut China Selatan.

Tetani, rupanya sikap itu berubah. Kini tiba-tiba Luhut mempertanyakan apakah keputusan tersebut sudah sesuai persetujuannya.

“Yang mengeluarkan (pernyataan perubahan nama) itu enggak ada tanda tangan saya kan? Ya sudah, saya belum pernah ngomong itu,” katanya.

Ia menilai butuh proses panjang dalam mengeluarkan keputusan itu.

“Bahwa di sini pernah ada brainstorming mengenai hal itu yes, tapi enggak ada officially (pernyataan) mengenai hal itu,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Biaya yang dibutuhkan untuk renovasi sekolah di Palangkaraya mencapai Rp 7 miliar

Hingga saat ini, tujuh sekolah dasar negeri yang menjadi korban pembakaran, diduga dilakukan oleh anggota DPRD, belum dibangun kembali. Walau sempat disebut tidak akan menggunakan dana APBD, tetapi pada kenyataannya pembangunan sekolah yang terbakar itu tetap menggunakan dana Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pemkot mengalokasikan dana sebesar Rp 7 miliar.

“Memang pemkot sudah mengajukan anggaran pembangunan fisik tujuh sekolah yang dibakar itu Rp 7 miliar dan masuk dalam APBD murni 2018,” ujar Ketua DPRD Palangkaraya, Sigit K. Yulianto.

Proses pembangunan sekolah yang terbakar itu akan dikerjakan tahun ini. Hal tersebut lantaran menyangkut soal kelangsungan proses belajar dan mengajar bagi para siswa.

“Istilahnya, rekanan mengerjakan dulu, membayarnya nanti pada tahun 2018,” kata dia.

Sigit menjelaskan pembangunan kembali baru dilakukan setelah penyelidikan dinyatakan rampung oleh kepolisian. Selengkapnya baca di sini.

Surat penundaan pemeriksaan Setya Novanto ternyata ditandatangani Fadli Zon

Surat permintaan agar pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ditunda ternyata ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Konfirmasi itu diperoleh dari Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.

Surat tersebut bahkan diantar oleh pejabat DPR ke gedung KPK pada Selasa kemarin. Surat tersebut, kata Febri, tertulis sebagai aspirasi aduan masyarakat.

“Surat ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon,” ujar Febri di Gedung KPK Jakarta.

Ia menjelaskan surat itu berisi bahwa pimpinan DPR menerima surat dari Setya Novanto pada tanggal 7 September. Surat tersebut mengenai pemberitahuan proses hukum praperadilan dan pemeriksaan Setya oleh lembaga anti rasuah itu.

Dalam surat tersebut, Setya memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPK tentang langkah praperadilan. Setya berharap KPK dapat menunda penyidikan terhadap dirinya hingga hasil gugatan praperadilan rampung.

Namun, tanda tangan Fadli itu justru menjadi bumerang bagi dirinya, sebab artinya, politisi Partai Gerindra tersebut justru mendukung agar pemeriksaan Setya ditunda. Isu pun kemudian bergulir agar Fadli diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Anggota MKD Sarifuddin Sudding mengatakan Fadli bisa saja diperiksa lantaran surat itu bisa dianggap publik sebagai upaya DPR untuk menghalang-halangi pemeriksaan KPK terhadap Setya. Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi wanti-wanti Menpora untuk memastikan semua kebutuhan atlet ASEAN Paragames

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku diwanti-wanti Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memastikan semua kebutuhan atlet ASEAN Paragames terpenuhi. Jokowi meminta agar kasus yang menimpa atlet SEA Games tidak kembali terulang saat ASEAN Paragames.

Pertandingan olah raga se-ASEAN itu ditujukan bagi atlet difabel yang digelar di Kuala Lumpur mulai pekan depan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar Imam menyediakan bonus yang jumlahnya wajib sama dengan atlet SEA Games 2017.

“Jadi, untuk peraih medali emas atlet SEA Games dan ASEAN Paragames sama selain menerima uang, juga boleh menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan ketentuan berlaku seperti usia tidak boleh lebih dari 35 tahun dan minimal pendidikan akhir SMA,” ujar Imam menyampaikan keinginan Presiden Jokowi.

Dalam ajang ASEAN Paragames ini, Imam menggantungkan harapan tinggi kepada atlet timnas yakni meraih juara umum atau setidaknya lebih baik dibandingkan prestasi sebelumnya di SEA Games Singapura. Saat itu, Indonesia meraih posisi kedua klasemen perolehan medali.

Indonesia sendiri mengirimkan 196 atlet, 53 pelatih dan 19 pendamping untuk ASEAN Paragames ke-9 Kuala Lumpur. Pesta olah raga itu dimulai pada 17-23 September. Selengkapnya baca di sini.

Pesawat Hercules pengantar bantuan kemanusiaan Rohingya sempat bermalam di Aceh

Sebanyak empat unit pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara yang membawa 33 ton bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh singgah di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang kemarin. Sebelumnya, empat pesawat itu dilepas secara langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo sekitar pukul 09:30 WIB

Kedatangan pesawat pertama tiba sekitar pukul 13:35 WIB. Pesawat bernomor lambung A-1316 mendarat di ujung landasan dan kemudian satu persatu kru pesawat turun. Kemudian, disusul tiga pesawat Hercules lainnya.

Mereka sengaja transit di Banda Aceh untuk mengisi bahan bakar pesawat. Komandan Satgas Civic Mission TNI AU Marsma Nanang Santoso mengatakan mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Bangladesh pukul 06:00 WIB.

“Pukul 06:00 WIB waktu setempat 2 pesawat start engine menuju Bandara Chittagong, Bangladesh diikuti dengan dua pesawat pada sorti berikutnya,” ujar Nanang.

Sorti kedua penerbangan 2 Hercules berikutnya akan berjarak 2,5 jam mengingat terbatasnya kapasitias parkir di Bandara Chittagong. Sementara, Direktur Tanggap Bencana BNPB Junjungan Tambunan menambahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan diserahkan kepada Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh Rina Soemarno dan dilanjutkan kepada Pemerintah Bangladesh.

“Pemerintah Bangladesh akan langsung memposisikan ini untuk diterima saudara-saudara kita yang sedang mengungsi pada saat itu,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

– Rappler.com