Latin America

Berapa kekayaan pimpinan KPK yang baru?

Febriana Firdaus
Berapa kekayaan pimpinan KPK yang baru?
Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan merupakan pimpinan KPK terkaya dengan Rp 9,896 miliar

JAKARTA, Indonesia — Seberapa jauh Anda mengenal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru?

Seperti diketahui, Komisi III DPR RI telah memilih lima pimpinan KPK periode 2015-2020 kemarin, Kamis, 17 Desember. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua KPK yang baru.

Agus akan didukung oleh empat komisioner lainnya, yaitu:

  • Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen Polisi Basaria Panjaitan
  • Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata
  • Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang
  • Akademisi Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif

 

Selain rekam jejak dan visi-misi mereka yang dapat dibaca di sini, di bawah ini adalah daftar kekayaan mereka yang dirangkum dari Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).

Agus Rahardjo 

Agus adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 27 Juli 2012. Pada saat itu total hartanya sebesar Rp 2,481 miliar. 

Namun pada saat seleksi, anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel) Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan bahwa Agus belum melaporkan seluruh harta kekayaannya ke KPK. 

Padahal menurut Pansel, sebagai seorang pegawai negeri sipil, Agus tergolong kaya. Ia memiliki tanah yang luas di Cariu, Jonggol, di Bumi Serpong Damai dan Citra Raya, Tangerang. Ia juga memiliki beberapa mobil.

Menurut Agus, ia membeli tanah tersebut jauh sebelum krisis moneter 1998. Kemudian ia mencicil mobilnya dengan uang yang ia dapatkan dari Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). Ia mengklaim mendapat bayaran US$ 6.000 dengan menghadiri 8 sesi OECD.

Tapi salah satu anggota Pansel menyela Agus. “Sepengetahuan saya OECD tidak pernah memberikan upah,” katanya.

Basaria Panjaitan

Basaria merupakan satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK. Ia mendapat dukungan penuh dari Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Polwan bergelar sarjana hukum ini sekarang tengah mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Reskrim Polda Provinsi Kepulauan Riau dan berpangkat AKBP.

Basaria terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 12 Mei 2015. Pada saat itu ia memiliki total kekayaan Rp 9,896 miliar. 

Dalam sesi wawancara, Harkristuti juga menanyakan kasus pencurian 25 unit mobil mewah yang pernah ia tangani saat bertugas di Riau pada 2007.

Kasus itu berakhir janggal, karena mobil yang disita polisi dikembalikan pada pencurinya, bukan pemiliknya. 

Alexander Marwata

Alexander adalah Hakim ad hoc Tipikor PN Jakpus. Ia terakhir melaporkan kekayaannya pada 30 Juni 2011. Pada saat itu jumlah kekayaannya berjumlah Rp 770 juta. 

Ia pernah dikritik karena berbeda pendapat (dissenting opinion) saat putusan vonis pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak.

Alexander berpendapat bahwa Dhana tidak pernah menerima dan menikmati uang Rp 2 miliar seperti yang disangkakan kepadanya. Menurutnya, uang itu tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dhana dalam kapasitas sebagai pegawai pajak.

Alexander juga pernah berbeda pendapat dalam kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah. Ia berpendapat bahwa Atut tidak terbukti bersalah. Atut sendiri divonis 4 tahun penjara.

Saut Situmorang

Saut adalah staf ahli Kepala BIN. Ia juga mantan anak buah Menteri Politik, Hukum, dan HAM Luhut Panjaitan di Kedutaan Besar RI di Singapura.

Saut terakhir melaporkan kekayaannya pada 8 Oktober 2014, saat itu ia diketahui memiliki kekayaan Rp 1,735 miliar. 

Namun saat seleksi wawancara, anggota pansel pernah bertanya pada Saut soal harta dan mobil Jeep Rubicon senilai lebih dari Rp 1 miliar. Belum lagi nomor polisi yang telah dimodifikasi pada mobilnya, B S4 UTS.

“Itu gratis. Saya tidak bayar,” aku Saut.

Laode Muhammad Syarif 

Laode adalah akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia satu-satunya pimpinan terpilih yang tidak tergolong penyelenggara negara. Hingga kini, Laode belum pernah melaporkan harta kekayaannya. —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.