PNS dilarang bermain Pokemon GO di kantor

SURABAYA, Indonesia (UPDATED)— Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, melarang aparatur sipil negara untuk memainkan game Pokemon GO di lingkungan kantor, apalagi saat waktu bekerja.

Alasannya? Demi keamanan instansi. Ia menerbitkan surat edaran tentang larangan bagi seluruh PNS pada Kamis, 21 Juli.

Dalam surat tersebut, larangan ini dinilai sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah”.

Saat ini kami melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, tentunya para aparatur negara mengerti karena kita tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun,” ujar dia. 

Selain itu, larangan tersebut juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin para aparatur sipil negara, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga. 

Sebelumnya, ia telah mengungkapkan wacana ini melalui akun Twitter pribadinya, pada Senin, 18 Juli.

Dg pertimbangan keamanan/kerahasiaan Instansi, Sy meminta aparatur Negara Tdk Bermain Game Virtual apapun di dalam Lingkungan Kantor.Trims.

— Prof.Dr.Yuddy Ch,ME (@yuddychrisnandi) July 18, 2016 

Khususnya semua Aparatur Kementrian PAN-RB, Dilarang Bermain Game Virtual di Dalam lingkungan Kantor demi keamanan dan kerahasiaan Instansi.

— Prof.Dr.Yuddy Ch,ME (@yuddychrisnandi) July 18, 2016

Padahal, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kekhawatiran sejumlah pejabat negara soal permainan Pokemon GO yang dianggap membahayakan keamanan negara terlalu berlebihan. 

Menurut Kalla, permainan berbasis aplikasi di telepon genggam pintar tersebut tidak mengganggu keamanan dan pertahanan negara karena menggunakan mekanisme “geotagging“.

“Saya kira itu berlebihan. Sekarang, dengan teknologi informasi, semua itu mudah. Jadi itu bukan mengganggu keamanan negara, melainkan mengganggu anak muda,” kata Kalla.

Sebelumnya, Pokemon GO sebagai bagian dari proyek intelijen asing oleh sejumlah kalangan, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. Ia meminta agar Pokemon GO tidak dimainkan di lokasi yang bersifat rahasia dan lokasi strategis pemerintah.

“Namun karena dalam game tersebut terdapat penggunaan kamera secara real time, maka muncul risiko keamanan jika dimainkan di kantor dan instalasi strategis,” kata Sutiyoso kepada media pekan lalu.

Jawa Timur juga larang Pokemon GO

Demam Pokemon GO bukan hanya terpusat di ibu kota, tapi juga di provinsi lain, seperti Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mewanti-wanti pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemprov Jatim agar jangan sampai terlena oleh Pokemon GO.

Apalagi bila menyebabkan layanan publik menjadi terganggu. 

“Kita melarang segenap pegawai negeri di lingkungan Pemprov Jatim melakukan tindakan iseng main game Pokemon GO di tengah-tengah saat bertugas,” kata Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah, pada Senin.

Meski mengaku belum menjajal permainan ini, namun sejauh pengamatan Saifullah, permainan ini berdampak negatif.

Ia mengatakan pernah menemukan seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang karena sedang mencari monster Pokemon. 

Ketika ditanya apakah Pemprov Jatim akan memanfaatkan Pokemon GO untuk menarik minat wisatawan dengan mengenalkan tempat-tempat wisata, seperti halnya DKI Jakarta, ia mengatakan belum ada niatan ke sana.

“Saya belum tahu, pokemon di Pemprov DKI akan digunakan untuk apa. Tapi kalau hanya sekadar iseng-iseng, tak ada hubungannya dengan pekerjaan, sebaiknya jangan. Jangan menyia-nyiakan amanah rakyat,” ujarnya. —Rappler.com

Baca laporan Rappler tentang Pokemon GO:

• Hati-hati, keamanan privasimu terancam saat bermain Pokemon GO
• Bagaimana Pokémon GO membuat saya kembali bermain di luar rumah
• Pokemon Go, batu loncatan bagi teknologi Augmented Reality
• Tips dan trik untuk para ‘Pokemon Trainer’
• Pokemon Go belum akan dirilis di Indonesia dalam waktu dekat
• Ramai-ramai memburu bersama komunitas Pokemon GO Indonesia