Peran Surya Paloh di balik pengangkatan Jaksa Agung baru

Tasa Nugraza Barley

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Peran Surya Paloh di balik pengangkatan Jaksa Agung baru
Jokowi butuh dukungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga pemilik stasiun TV swasta Metro TV sebagai corong pemerintahan

Pengangkatan H.M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo sangat mengejutkan dan langsung mendapat kritikan yang begitu pedas dan keras dari banyak pihak, terutama dari para penggiat anti korupsi dan pemberantasan mafia peradilan. 

Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menyatakan penolakan mereka terhadap pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. “Berpotensi rawan intervensi dan ini sangat mengecewakan,” ujar Emerson Yuntho, salah satu peneliti dari ICW, seperti yang dikutip oleh Merdeka (20/10). 

Betapa tidak, selain dianggap tidak memiliki catatan karir yang mentereng selama di Kejaksaan Agung, Prasetyo merupakan kader partai Nasional Demokrat yang sebelumnya dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II.  

Nama Prasetyo muncul tiba-tiba, lepas dari pantauan banyak pihak. Sebelumnya nama-nama seperti Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) atau Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) santer diberitakan oleh media massa karena memiliki catatan kinerja yang baik.

Sebagai salah satu badan penegak hukum yang selama ini dianggap bermasalah, banyak pihak berharap bahwa Kejaksaan Agung dapat dipimpin oleh seseorang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mereformasi lembaga tersebut dan memberantas mafia peradilan untuk mengembalikan kepercayaan publik. 

Sebagai presiden yang mencoba menawarkan gaya kepemimpinan model baru, sebagian besar masyarakat Indonesia berharap Jokowi dapat mengurangi, atau bahkan menghilangkan, berbagai transaksi politik yang selama ini selalu menyandera pemerintah. Namun suka atau tidak, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa hal sangat sulit direalisasikan di dalam politik. 

Mudah ditebak, terpilihnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru merupakan hasil dari lobi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang merupakan salah satu sosok penting di balik kemenangan Jokowi di pemilihan umum presiden tahun ini. 

Walaupun asumsi seperti itu pasti akan disangkal baik oleh Jokowi dan Paloh di hadapan para awak media, namun tentu publik dan para pengamat politik tidak akan percaya begitu saja.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Foto oleh partainasdem.org

Mantan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar ini seringkali tertangkap kamera para awak media ketika sedang bertemu Jokowi di berbagai kesempatan. Ia, misalnya, melepas keberangkatan Jokowi menuju Konferensi Tingkat Tinggi APEC awal November lalu. Pertemuan seperti itu, yang walaupun hanya berlangsung singkat, sepertinya digunakan secara efektif oleh Surya Paloh untuk memuluskan berbagai agenda politiknya. 

Penunjukkan Prasetyo semakin memperkuat posisi Nasdem di dalam pemerintahan. Sebelumnya, Paloh berhasil menempatkan tiga kadernya di dalam Kabinet Kerja, yaitu melalui Tedjo Edhy Pu,djianto (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Ferry Musyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang). 

Melihat kondisi ini, muncul satu pertanyaan logis, yaitu: “Kenapa partai pendatang baru dan sekecil Nasdem, yang hanya menguasai 35 kursi di DPR, bisa mendapatkan peran yang begitu besar di dalam pemerintahan?” 

Jawaban yang sederhana, dan sepertinya sangat masuk akal, untuk pertanyaan itu adalah karena Jokowi membutuhkan dukungan grup media yang dimiliki oleh Surya Paloh. 

Seperti yang kita semua tahu, Metro TV, stasiun berita milik Surya Paloh, merupakan salah satu corong berita yang digunakan untuk memuluskan jalan Jokowi menuju Istana Negara. Selama masa kampanye, Metro TV habis-habisan mendukung pencalonan Jokowi, secara aktif dan agresif memberitakan berbagai program yang diusung oleh Jokowi dan Jusuf Kalla. Metro TV ketika itu dijadikan sebagai sarana kampanye untuk menandingi TVOne yang berpihak kepada Prabowo Subianto. 

Dukungan Metro TV, setelah terjadi kesepakatan di antara Jokowi dan Paloh tentunya, tidak berhenti di saat pemilihan presiden usai. Apabila kita cermati, sampai sekarang Metro TV masih setia memberikan dukungannya kepada Jokowi. Ketika beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dulu condong memberikan dukungannya kepada Jokowi semasa kampanye, mulai berani mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, Metro TV masih terlihat cenderung lunak dalam mengangkat berita soal berbagai keputusan Jokowi yang mengundang kritikan dari banyak pihak. 

Hal tersebut dapat dilihat bagaimana stasiun berita tersebut memberikan ruang yang lebih besar kepada para narasumber atau pengamat yang mendukung berbagai kebijakan Jokowi. Kondisi ini tampak jelas ketika Jokowi mengumumkan kebijakan pengurangan subsidi BBM beberapa waktu yang lalu.  

Sebagai seorang tokoh politik yang besar karena kedekatannya dengan media massa, Jokowi adalah orang yang paling paham bagaimana pentingnya dukungan media untuk mendapatkan simpati publik. Walau bukan faktor satu-satunya, namun dengan keahliannya itulah Jokowi mampu muncul ke permukaan politik nasional dalam waktu yang sangat singkat. Hanya kurang dari tiga tahun, Jokowi yang tadinya hanya seorang Walikota Solo mampu menjadi pemimpin negeri ini.  

Jokowi juga mengerti bahwa sebagai presiden ada kalanya ia harus berani mengambil keputusan yang tidak populis, seperti menaikan harga BBM. Untuk itu ia membutuhkan berbagai saluran untuk dapat menjelaskan segala rasionalitas dari kebijakan yang dibuatnya. Dan di situlah mengapa ia membutuhkan seorang Surya Paloh. 

Apabila kita menggunakan kacamata yang objektif, kita tentu tidak bisa begitu saja menyalahkan kesepakatan yang dibuat oleh Jokowi dengan Paloh. Peta politik nasional yang begitu dinamis, seperti perseteruan antara dua kubu di DPR, misalnya, menjadi alasan yang tepat bagi Jokowi untuk mencari berbagai cara agar ia selalu dapat berkomunikasi dengan efektif kepada rakyat.

Namun tentu, pada akhirnya kita semua berharap bahwa apapun transaksi politik yang dilakukan oleh Jokowi, baik yang bisa dihindari atau tidak, tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. —Rappler.com

Tasa Nugraza Barley adalah seorang konsultan komunikasi yang pernah menjadi jurnalis selama dua tahun di sebuah koran berbahasa Inggris di Jakarta. Ia suka membaca buku dan berpetualang, dan ia sangat menikmati cita rasa kopi tubruk yang bersahaja. Follow Twitternya di @barleybanget

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!