Benarkah pejabat RI sewa jasa pelobi Los Angeles untuk Presiden Jokowi?

 

JAKARTA, Indonesia—Mengapa perusahaan konsultan Singapura membayar US$ 80.000 pada perusahaan public relations asal Las Vegas untuk melobi Gedung Putih agar bisa memberi akses Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk bertemu dengan Presiden Barack Obama? 

Kalimat tersebut adalah pembuka dari artikel New Mandala yang ditulis Michael Buehler, dosen Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London. Artikel tersebut menuturkan tentang dugaan pemakaian jasa pelobi oleh Pemerintah Indonesia.

Buehler mengatakan sebuah dokumen perjanjian tertanggal 8 Juni yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berada di bawah Foreign Agents Registration Act (FARA) pada 17 Juni menunjukkan bahwa perusahaan asal Singapura Pereira International PTE LTD menandatangani kontrak dengan perusahaan R&R Partners Inc asal Las Vegas. 

Dalam dokumen publik itu, R&R Partners menjual jasa lobinya sebesar US$ 80.000. Jasa itu dibayar sebanyak empat kali, antara 15 Juni hingga 1 September. 

Dalam kontrak itu dijelaskan bahwa R&R Partners setuju untuk menjadi konsultan pejabat di lingkungan Pemerintah Indonesia.

Tugas R&R partners antara lain: 

• Mengatur jadwal pertemuan dengan pembuat kebijakan dan anggota parlemen, serta eksekutif lainnya, termasuk departemen luar negeri 
• Mengamankan kesempatan untuk sesi gabungan kongres selama kunjungan Presiden Jokowi di Washington DC
• Mengidentifikasi dan bekerja dengan pihak, media serta organisasi swasta yang dianggap berpengaruh di Amerika Serikat untuk mendukung upaya Presiden Jokowi 

“Seorang konsultan akan mengkomunikasikan pentingnya Indonesia pada Amerika, fokusnya pada keamanan, perdagangan, dan ekonomi,” demikian isi dokumen tersebut. 

Di dalam kontrak tersebut disebut bahwa konsultan yang dimaksud adalah Morgan Baumgartner, Wakil Presiden Eksekutif dan penasihat umum R&R Partner’s. Dokumen itu ditandatangani oleh Presiden R&R Partners Sean Tonner dan Derwin Pereira mewakili Pereira International.

Di situsnya, R&R Partner’s tidak tampak memiliki pengetahuan tentang dinamika perpolitikan di Indonesia atau punya pengalaman ‘mengkomunikasikan pentingnya Indonesia pada Amerika’. 

Faktanya, Baumgartner memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berpengalaman di bidang hukum yang ia sebut dengan “gaming law”. Tooner juga demikian, ia sebelumnya seorang konsultan di perusahaan konsultan global di Denver. Pengalaman tambahannya adalah latihan perang di gurun dan hutan. 

Peran Derwin Pereira

Sebaliknya, Derwin Pereira, konsultan Singapura yang membayar US$80,000 pada R&R Partners untuk Pemerintah Indonesia, punya pengalaman yang cukup matang di Indonesia.  

Dia lulus dari London School of Economics and Political Science pada 1990-an. Ia kemudian bekerja untuk Koran Singapura The Straits Times di Indonesia saat Soeharto jatuh dan menjadi kepala biro. 

Setelah itu dia membangun kantor konsultannya sendiri, Pereira International. Dia menjelaskan dirinya sebagai orang yang punya kemampuan untuk membangun komunikasi di level yang lebih tinggi, dan punya akses ke elite politik dan pebisnis di Jakarta yang membuatnya punya akses ekslusif ke informasi yang sangat vital.  

Selain melobi, Pereira punya jaringan di akademisi di Amerika Serikat, karena ia lulus master dari Harvard’s Kennedy School of Government. Ia mengelola hubungannya dengan para almamater. 

Selain menjadi anggota dewan internasional di Kennedy School, Derwin Pereira Graduate Fellowship juga memberi sponsor pada program beasiswa Edward S Mason Program dari Indonesia. 

Pereira juga dekat dengan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena menjadi salah satu panitia seleksi beasiswa Ancora Foundation. 

Salah satu anak bangsa yang menjadi produk pertama program beasiswa Edward S Mason adalah Agus Yudhoyono, anak mantan Presiden SBY. 

Pereira juga menjadi sponsor untuk Derwin Pereira Indonesia Initiative (DPII), sebuah program yang telah banyak menampilkan politisi-politisi terkemuka di tanah air, di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, sejak 2012. 

Kedekatan Pereira dengan Luhut

Artikel itu juga mengulas kedekatan Pereira dengan Luhut. Pereira menulis beberapa artikel tentang Luhut saat ia masih menjadi jurnalis di Straits Times, dan saat Luhut masih menjadi duta besar untuk Singapura pada 1999-2000. Bahkan di website of Pereira International terdapat feature foto Luhut yang sama dipakai di situs perusahaan milik Menkopolhukam itu, Toba Sejahtera.

Tidak ada bukti bahwa Luhut memerintahkan Pereira untuk membayar R&R Partners untuk jasa lobi ke Gedung Putih, tapi isi dari dokumen tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab hingga hari ini.

DPR ikut pertanyakan

Mengenai hal ini, anggota Komisi I Pertahanan Tantowi Yahya ikut mempertanyakan. “Saya masih yakin pertemuan dengan Obama diatur lewat Kemlu dan KBRI Washington. Ini juga yang dikonfirmasi ketika saya bertemu Dubes AS beberapa hari sebelum Presiden bertolak ke AS,” katanya pada Rappler. 

Tapi pertemuan lain dengan pihak swasta termasuk mengumpulkan media mengundang kecurigaan publik. 

“Bisa saja dan besar kemungkinan diatur oleh lobbyist krn itu memang lazim dilakukan. Yang perlu diklarifikasi oleh Istana dan Kemlu adalah dugaan 80.000 USD yang digelontorkan untuk bayar lobbyist di Las Vegas. Itu untuk apa?” katanya.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri juga menyatakan bahwa kunjungan Jokowi dipersiapkan dan diurus oleh Kemlu. Retno sebelumnya sudah bertemu John Kerry. 

“Persiapan kunjungan kan menu kita tiap hari Mbak!” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Rappler. 

Lihat dokumen tentang perjanjian konsultan dan pejabat RI tersebut di sini: 

—Rappler.com