Jokowi dijadwalkan hadir di Konferensi Perubahan Iklim di Paris

JAKARTA, Indonesia — Indonesia sebaiknya jangan “ngumpet”. Manfaatkan pertemuan di Paris untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan Indonesia baik dalam mitigasi, adaptasi, maupun praktek baik yang telah dilakukan dalam konteks perubahan iklim.  

Ketua Pantia Pengarah Nasional Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja menyampaikan hal ini saat menghadiri Pertemuan Multipihak tentang pengendalian perubahan iklim Indonesia, Rabu, 11 November di Jakarta.  

Acara dibuka oleh Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan diadakan sebagai bagian persiapan delegasi Indonesia ke Conference of Parties (COP) 21, atau biasa disebut sebagai Konferensi Perubahan Iklim, yang diadakan dari 30 November hingga 11 Desember 2015 di Paris, Perancis.

“Insya Allah Bapak Presiden akan hadir. Ini informasi yang saya terima dari Sekretariat Kabinet,” kata Siti.  

Jika tidak ada perubahan, berarti Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan menghadiri pertemuan tingkat pemimpin. COP 21 memang ditargetkan mencapai kesepakatan penurunan emisi karbon dioksida bahkan pasca 2020.  

Duta Besar Indonesia di Paris, Hotmangaradja Pandjaitan, mengatakan sejauh ini 80 kepala pemerintahan telah merencanakan untuk hadir langsung, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xie Jinping.

Sebelum terjadi kebakaran lahan dan hutan secara luas di enam provinsi, Indonesia tercatat sebagai penghasil emisi karbon terbesar ke sembilan di dunia.  

“Dari sisi data, Indonesia selalu menarik perhatian. Kita juga tercatat dalam peringkat ketiga di dunia dari sisi luasan hutan,” kata Siti.    

Dia menyitir liputan terbaru media Inggris, The Economist, yang mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kaki ini terjadi di Indonesia, adalah hal yang langka dan sulit diatasi. 

“Karena itu, dunia internasional menanti tranformasi yang kita lakukan. Tantangannya adalah apakah dalam musim kemarau tahun depan, kita bisa mencegah terjadi kebakaran lahan terutama di sejumlah lahan gambut yang menjadi prioritas dalam penanganan yang kita lakukan kali ini,” kata Siti.

Selain jalur negosiasi, proposal Indonesia dalam COP 21 akan diperjuangkan melalui forum outreach, showcase, kampanye dalam berbagai bentuk, termasuk di paviliun Indonesia.  

Sejauh ini ada 31 agenda di Paviliun Indonesia selama dua pekan acara. Pengisi adalah pihak pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, kelompok pemuda, dan masyaraikat adat.  

“Kita berjuang bersama-sama untuk menggolkan kepentingan Indonesia,” ujar Siti. 

Proposal Indonesia untuk penurunan emisi tercantum dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC). 

“Tugas negosiator dari Indonesia adalah menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Ini konsekuensinya adalah menggolkan misi kita dalam aspek pembiayaan, juga bantuan bagi negara yang rentan akan perubahan iklim,” kata Siti.

Pertemuan dengan multipihak dihadiri sekitar 200 orang dari berbagai sektor.  

“Jadikan COP 21 sebagai ajang untuk mengubah krisis menjadi peluang,” kata Dubes Sarwono. —Rappler.com