Mabes Polri: Jangan mencatut nama MUI dalam demo 2 Desember

JAKARTA, Indonesia – Juru bicara Mabes Polri Kombes Rikwanto meminta para pengujuk rasa yang akan berdemo pada 2 Desember nanti tidak lagi membawa-bawa nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Nggak usah pakai itu lagi, sudah tidak relevan lagi,” kata Kombes Rikwanto di depan Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 22 November 2016.

Seperti diketahui, pengujuk rasa yang akan berdemo pada 2 Desember nanti menamakan diri mereka Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Gerakan ini terdiri dari berbagai ormas Islam.

Semula mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama diproses secara hukum karena dianggap telah menodai agama melalui ucapannya tentang Surat Al Maidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September.

Tak lama setelah pernyataan Ahok tentang Al Maidah ayat 51 itu beredar luas di media sosial, MUI merilis fatwa menyebut Ahok telah menistakan agama. Fatwa inilah yang kemudian dijadikan ‘dasar” untuk berunjuk rasa besar-besaran pada 14 Oktober dan 4 November di Jakarta.

Mereka menuntut agar Ahok diproses secara hukum karena telah menghina agama. Belakangan, setelah Ahok diproses secara hukum dan bahkan ditetapkan sebagai tersangka, mereka menuntut agar Ahok segera dipenjara. Jika tidak, mereka akan kembali berunjuk rasa pada 2 Desember. 

Menurut Kombes Rikwanto, tuntutan penentang Ahok itu telah dijalankan oleh Polri dengan memproses Ahok secara hukum dan menjadikan Ahok sebagai tersangka pada Rabu pekan lalu. Karena ia menilai itu tak ada lagi alasan untuk menggelar demo pada 2 Desember.

MUI sendiri, menurut Rikwanto, telah legowo menyerahkan kasus dugaaan penistaan agama ini kepada Polri. “Kasihan MUI-nya, kok kerjanya hanya unjuk rasa. Kira-kira begitu. Jangan mendompleng, kalau memang mau unjuk rasa, nyatakan siapa kamu,” jelas Rikwanto.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini pun menduga ada agenda lain di balik aksi GNPF-MUI pada 2 Desember nanti. Bahkan Rikwanto juga menduga ada oknum dari GNPF-MUI yang akan terlibat dalam upaya pendudukan Gedung DPR pada 25 November. 

Namun “Rikwanto enggan menyebut siapa oknum tersebut. “Siapapun dia, bahasanya itu yang melakukam makar kami akan lakukan tindakan hukum,” jelas dia. —Rappler.com