Indonesia siap bantu Bangladesh atasi krisis pengungsi

JAKARTA, Indonesia  — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhirnya tiba di Bangladesh pada Selasa, 5 September usai sebelumnya melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat di Myanmar. Sama seperti di Myanmar, Retno menyampaikan pesan Presiden Joko “Jokowi” Widodo bahwa Indonesia siap membantu untuk meringankan beban Pemerintah Bangladesh mengatasi pengungsi.

Data dari PBB menyebut 123 ribu pengungsi dari Myanmar sudah masuk ke Bangladesh akibat tindak kekerasan di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus lalu. Retno kemudian mendapatkan gambaran kondisi pengungsi secara langsung dari beberapa pejabat di Bangladesh antara lain Menlu, wakil UNHCR, IOM dan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

“Saya menyampaikan simpati Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Bangladesh karena jumlah pengungsi yang harus diterima cukup banyak. Oleh karena itu, saya menyampaikan amanah dari Presiden bahwa Indonesia menawarkan dukungan dan kontribusi bagi Bangladesh untuk mengurangi beban pemerintah dalam menangani krisis kemanusiaan ini,” ujar Retno di Dhaka pada Selasa malam, 5 September.

Retno mengaku bersykur karena niat baik Indonesia disambut secara positif oleh Pemerintah Bangladesh. Apalagi pertemuan tersebut dilakukan di tengah-tengah libur perayaan Iduladha di sana.

Setelah menyampaikan niat tersebut, kemudian hasilnya akan dtindak lanjuti oleh Duta Besar Indonesia di Bangladesh. Sebab, Bangladesh perlu mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi yang notabene adalah warga etnis Rohingya.

Selain itu, Retno sempat membicarakan isu-isu lainnya yang masih tertunda namun diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini. Isu tersebut menyangkut manajemen perbatasan.

Indonesia, katanya, kembali memainkan peran agar komunikasi antara Bangladesh-Myanmar berjalan positif.

“Sebab, jika komunikasi di antara kedua negara tidak dikelola dengan baik, maka sulit bagi mereka mengelola isu perbatasan,” kata dia.

Maraton kemanusiaan

Dalam kesempatan itu, Retno mengakui apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bukan merupakan hasil yang instan. Dibutuhkan hubungan baik yang sudah dijalin antara Indonesia dengan Myanmar dan Bangladesh sebagai modal untuk dapat berkomunikasi dengan keduanya.

Pemerintah Indonesia menghindari penggunaan “megaphone diplomacy” dengan cara mengecam komunitas tertentu di Myanmar. Alih-alih, pemerintah menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk langsung memberi bantuan kepada etnis Rohingya yang menjadi minoritas di Rakhine State. Upaya yang sudah berlangsung sejak satu tahun lalu telah menghasilkan bantuan di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial.

Indonesia sudah membangun enam sekolah dan satu rumah sakit di Myanmar. Bahkan, Retno ikut berkunjung ke Rakhine State pada 20-22 Januari lalu dan menemui berbagai pihak.

“Sepanjang perjalanan saya dari Myanmar ke Bangladesh, saya menyebutnya ‘Marathon for Humanity’. Saya sudah melakukan banyak komunikasi sebelum bertolak ke Myanmar. Sebab, untuk menjawab permasalahan yang kompleks seperti ini, kita perlu berbicara dengan banyak pihak,” kata dia.

Retno sudah berbicara dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Menlu Bangladesh, Abul Hassan MA, Penasihat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu.

Bahkan, sepanjang perjalanan untuk menuntaskan misi kemanusiaan tersebut, Retno sempat menerima telepon dari beberapa Menlu yakni Menlu Belanda, Menlu Inggris dan Menlu Iran. Sedangkan, Retno turut mengajak komunikasi dengan semua Menlu dari negara-negara ASEAN untuk ikut memberi dukungan.

“Pada intinya, mereka mendukung upaya kemanusiaan yang tengah dilakukan Indonesia,” kata Retno.

Sementara, saat bertemu dengan pejabat Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda itu menyampaikan proposal “4+1” sebagai cara mengatasi krisis di Myanmar. Proposal “4+1” terdiri dari mengembalikan stabilitas dan keamanan, tidak menggunakan kekerasan, perlindungan terhadap semua orang di Rakhine State, dibukanya akses bantuan kemanusiaan dan implementasi rekomendasi dari Komisi Penasihat untuk Rakhine State, Kofi Annan. – Rappler.com