Hasil survei CSIS: Elektabilitas Jokowi naik, masyarakat keluhkan harga sembako

JAKARTA, Indonesia – Tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan  Jokowi-JK meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, yang menyatakan puas 68,3%, naik dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 66,5%, sementara tahun 2015 sebesar 50,6%.  

Pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo masih dianggap demokratis (4,58 dari skala 1 untuk otoriter sampai skala 5 untuk demokratis). Sebanyak 27,9 % menempatkan tingginya harga sembako dalam urutan pertama kesulitan utama yang dirasakan masyarakat saat ini.

Hal-hal di atas menjadi sebagian temuan dalam Survei 3 Tahun Jokowi; Kenaikan Elektoral dan Kepuasan Publik, yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS).  Laporan hasil survei dipresentasikan pada Sabtu, 9 September dan dirilis ke publik Selasa, 12 September.

Sebanyak 55,8% responden menyatakan cukup mendukung pemerintahan saat ini, 29,4% sangat mendukung, 11,2% kurang mendukung, dan 1,8% tidak mendukung sama sekali.   

Sikap menolak terhadap pemimpin yang berbeda agama masih tinggi, 58,4%, dibandingkan dengan yang menerima 39,1%. Tidak menjawab dan tidak tahu 2,5%

Survei CSIS dilakukan pada periode 23-30 Agustus 2017, dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.  

CSIS juga menanyakan tingkat kepuasan publik terhadap bidang utama, yaitu bidang ekonomi, hukum dan maritim. Trennya menaik dalam tiga tahun Jokowi-JK. Bidang ekonomi mendapatkan kepuasan paling rendah dibanding yang lain, yaitu 56,9% pada 2107, dibandingkan 46,8% pada 2016. Bidang hukum kepuasan publik 64% pada 2017, dan 62,1% pada 2016. Bidang maritim mencatat tingkat kepuasan paling tinggi yaitu 75,5% pada 2017 dibandingkan 63,9%.

Laporan survei mencatat pula pendapat publik tentang kondisi Indonesia saat ini dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Hasilnya, kondisi perekonomian keluarga tidak banyak mengalami perubahan (42,2%), begitu juga dengan kondisi perekonomian secara umum juga tidak mengalami banyak perubahan (35,9%). Sementara untuk kondisi pembangunan Indonesia dibandingkan dengan 5 tahun lalu dianggap baik (70,9%).

Di bidang hukum, keyakinan publik terhadap program pemerintah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen memperkuat KPK (76,9%), komitmen mendorong reformasi di kepolisian (76,0%) dan komitmen memberantas mafia peradilan 67,7% pada tahun 2017.

Optimisme publik juga tercermin dalam hasil survei untuk bidang maritim, trennya meningkat dalam tiga tahun ini. Komitmen mewujudkan negara maritim besar ( 73,2%), komitmen memperkuat pertahanan maritim (76,6%), komitmen membangun infrastruktur maritim seperti tol laut, pelabuhan dan lainnya ( 77,6%). (BACA: Jokowi laporkan pembangunan infrastruktur dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2017)

Ada 20% responden yang kurang optimistis akan kemampuan pemerintah Jokowi-JK meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 63,7% cukup optimis, 13,3% sangat optimis, 2,6% tidak optimis sama sekali.  

Sementara, sebanyak 70,2% mengaku cukup optimistis terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Pembubaran HTI

Survei CSIS juga menanyakan bagaimana tingkat pengenalan terhadap kebijakan pemerintah menerbitkan Perpu Ormas dan sikap terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang itu. Sebanyak 70,7% tidak mengetahui adanya Perppu. Sebanyak 45,5% responden yang mengaku mengetahui cukup mendukung, 20,5% sangat mendukung, 21,9% kurang mendukung, 7,4% tidak mendukung sama sekali. (BACA: Perpu Ormas tuai berbagai kritik)

Sedangkan, menyangkut pengenalan terhadap kebijakan pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 57,3% mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Sebanyak 32,3% responden yang tahu mengenai kebijakan itu cukup setuju pemerintah membubarkan ormas HTI, sedangkan 22,9 % kurang setuju, 17,5 % sangat setuju dan 7,0 % tidak setuju sama sekali. Namun yang menjadi catatan, ada cukup besar responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab yakni 20,3 %. 

Kesulitan utama masyarakat

Tingginya harga sembako menempati peringkat pertama dalam jawaban terhadap pertanyaan mengenai apa yang dirasakan sebagai kesulitan utama oleh masyarakat dalam survei tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Ada  27,9% yang menjawab hal itu.  

Berikutnya adalah terbatasnya lapangan pekerjaan (20,0%),  tingginya angka kemiskinan (14,1%),  pelayanan dan biaya kesehatan yang mahal (9,4%),  tingginya angka ketimpangan antara yang kaya dan miskin ( 8,6%), pelayanan dan kualitas pendidikan yang buruk (5,4%), rendahnya daya beli masyarakat (3,7%), adanya pungutan liar dalam pengurusan di kantor pemerintahan (3,5%) dan lain-lain (5,4%).(BACA: Pahit asin nasib petani garam di Cirebon)

Tingkat elektabilitas Jokowi saat ini masih tertinggi dibandingkan yang lain, yaitu 50,9%, meningkat 9% dibandingkan tahun 2016. Sementara, di posisi kedua ada Prabowo Subianto di posisi kedua dengan 25,8%, relatif stagnan dibandingkan dengan angka 2016 sebesar 24,3%. – Rappler.com