5 hal yang perlu diketahui dari Munaslub Partai Golkar

JAKARTA, Indonesia — Di antara partai politik yang ada saat ini, hanya Partai Golkar yang punya mekanisme paling kompetitif dalam memilih calon ketua umumnya.  

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar pada 14-17 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali, ada delapan calon ketua umum yang akan berlaga. Bandingkan dengan sejumlah parpol lain yang pemilihan ketua umumnya hanya artifisial karena sudah ada sosok yang dipastikan menang, atau kalaupun punya kandidat, tak lebih dari dua orang.  

Munaslub Golkar ini akan dibuka oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Sabtu malam.

Golkar juga menuai sorotan kali ini ketika menerapkan besaran “uang mahar” Rp 1 miliar bagi kandidat calon ketua umumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi pelanggaran undang-undang terkait sumbangan wajib bagi setiap caketum partai berlambang beringin itu.  

Pihak Panitia Pengarah Munaslub, sebagaimana disampaikan sekretarisnya, Agun Gunandjar, mengatakan bahwa Pasal 34 UU No. 2/2008 tentang Partai Politik membuka peluang sumbangan dari kader/anggota kepada parpol dalam jumlah tidak terbatas.

Kritik atas sikap Golkar memungut kontribusi Rp 1 miliar dari setiap caketum datang dari berbagai kalangan termasuk Presiden Jokowi.

“Alangkah baiknya bila biaya tersebut tidak dibebankan kepada para caketum,” kata Jokowi, ketika ditanyai media pada 7 Mei.  

Begitupun, Jokowi memaklumi bahwa penyelenggaraan Munaslub memerlukan biaya yang besar. “Namanya Munas itu kan memerlukan biaya. Nah, biaya itu dari mana? Ya, semestinya dari gotong-royong semua anggota,” kata Jokowi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan keputusan meminta caketum menyumbang dana Rp 1 miliar sebenarnya sebuah terobosan.  

“Munas, munaslub butuh biaya besar. Para caketum wajar kalau menyumbang mendanai acara itu. Ini juga bentuk keseriusan dari caketum,” ujar Tantowi kepada Rappler.  

Menurut dia, ide sumbangan caketum sudah lama dibicarakan dan akan dijadikan tradisi. “Kalau berhasil, ini bisa ditiru parpol lain,” kata Tantowi yang menjabat Ketua Bidang Pertahanan Keamanan.

Pendanaan acara penting parpol selama ini memang mengundang tanda-tanya. Jika ditanyai media, biasanya parpol akan menjawab dana rapat kerja atau Munas datang dari urunan anggota. Tapi berapa jumlahnya dan siapa yang menyumbang tidak pernah dibuka kepada publik. Parpol besar biasaya mengadakan acara di hotel berbintang lima yang biayanya mahal.

Meskipun sempat bersikeras tak ada yang salah dengan pengumpulan duit dari caketum, akhirnya Golkar melunak.

“Bentuknya sukarela, kok. Tidak wajib. Sifatnya iuran. Makanya dua caketum yang mendaftar terakhir diloloskan juga meskipun tidak membayar iuran itu,” kata koordinator bidang humas Munaslub Golkar, Meutya Hafid, Kamis, 12 Mei.  

Ketika dikontak Rappler, Meutya tengah sibuk menginformasikan perubahan jadwal pembukaan Munaslub yang dimajukan ke Sabtu malam, sesuai dengan kesediaan waktu Presiden Jokowi. Sebelumnya pembukaan Munaslub dijadwalkan pada Minggu pagi, 15 Mei.

Meutya menekankan sifat gotong-royong dalam pembiayaan Munaslub. “Semua kader menyumbang, termasuk dari kader muda. Saya dengar dari mereka terkumpul Rp 300 juta,” katanya.  

Munaslub ditaksir akan menghabiskan dana tak kurang dari Rp 80 miliar. Sekitar 1.700 peserta harus didatangkan dengan biaya Munaslub pula. Akomodasi harus disediakan selama lima hari karena acara yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center itu dimulai sejak 12 Mei.

Berikut 5 hal yang perlu diketahui tentang Munaslub Partai Golkar:

Peserta Munaslub. Munaslub akan diikuti tak kurang dari 3.600an peserta dari seluruh Indonesia.  

Delapan calon ketua umum yang sudah mendaftar dan dinyatakan lolos untuk berkompetisi adalah: 

• Aziz Syamsuddin
• Indra Bambang Utoyo
• Priyo Budi Santoso
• Setya Novanto
• Mahyudin
• Syahrul Yasin Limpo
• Airlangga Hartarto
• Ade Komarudin

Informasi yang beredar di kalangan Golkar, Setya Novanto didukung oleh Aburizal “Ical” Bakrie yang kini menjabat ketua umum untuk menggantikan dirinya. Setya kini Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.  

Dia mundur dari kursi Ketua DPR RI setelah dijatuhi sanksi pelanggaran etika oleh Majelis Kehormatan DPR (MKD) dalam kasus #PapaMintaSaham Freeport Indonesia. Kursi Setya Novanto di pucuk pimpinan DPR kini diduduki Ade Komarudin yang juga menjadi kandidat kuat ketum Golkar.

Aburizal memenangi kursi ketum pada 2009, terutama disokong oleh jejaring kuat ke jajaran pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sampai ke daerah. Ia menjabat ketum Kadin dua periode dan selalu berperan besar dalam menentukan kepengurusan berikutnya, termasuk bos Kadin saat ini. 

Siapa yang memiliki hak suara? Kedelapan caketum akan memperebutkan 557 suara dari 34 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat 1, DPD tingkat 2, dan 10 organisasi massa Partai Golkar.  

Ormas yang memiliki hak suara adalah tiga ormas pendiri Golkar sejak awal Orde Baru, yaitu:

1. Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong-Royong (Kosgoro)
2. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 
3. Sentral Oganisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

Tujuh lainnya adalah:

1. Himpunan Wanita Karya (HWK)
2. Satkar Ulama
3. Majelis Dakwah Indonesia
4. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
5. Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)
6. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) 
7. Al Hidayah

DPP memiliki satu hak suara yang diwakili ketua umum.

Debat publik caketum disiarkan televisi. Teori dan aturan mainnya, para caketum tidak boleh menemui para pemilik hak suara, alias pimpinan DPD 1 dan DPR 2 serta ormas.  

“Kami sediakan sarana sosialisasi dengan menggelar debat publik di tiga zona,” kata Meutya Hafid.  

Debat yang maksudnya untuk menyampaikan visi misi itu digelar di Medan, Surabaya, dan Bali. Dua debat publik disiarkan langsung oleh TVOne, televisi yang dimiliki keluarga Aburizal, ketua umum Partai Golkar.  

Debat pertama dilakukan di Surabaya pada 12 Mei, debat kedua yang disiarkan televisi dilaksanakan pada Jumat malam, 13 Mei.

“Saking demokratis dan transparan, urutan peserta dalam debat pun diundi,” kata Tantowi.

Pihak Golkar menolak menyebut berapa harga blocking-time di televisi. Berdasarkan pengalaman dalam pemilihan presiden lalu, biaya untuk produksi dan penayangan acara seperti ini berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Hari ini, Komisi Etik yang dibentuk untuk mengawasi potensi transaksional dalam proses pemilihan ketum akan mengumumkan hasil sidang komisi etik terhadap dugaaan pelanggaran yang antara lain dilakukan oleh Setya Novanto dan Ade Komarudin. 

Mencari pengganti Aburizal Bakrie. Munaslub ini diadakan setelah ketum Aburizal Bakrie menyetujui penyelenggaraan musnaslub untuk mengakhiri kisruh berkepanjangan dualisme kepemimpinan di Partai Golkar.  

Kisruh  antara Golkar versi Aburizal vs Golkar versi Agung Laksono ini sempat berujung ke sidang Mahkamah Agung. 

Aburizal menggelar Munaslub setelah disetujui 2/3 DPD tingkat 1. Ia dipilih sebagai ketua umum pada Munas di Pekanbaru, Riau, pada 2009, mengalahkan Surya Paloh.  

Paloh kemudian keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Nasional Demokrat. 

Menentukan masa depan partai. Sepanjang sejarah Partai Golkar baru di era kepemimpinan Aburizal Bakrie, partai penguasa di era Suharto ini dilanda konflik hebat sampai memunculkan dua kepengurusan.  

Iya, selama era Suharto, Golkar tunduk kepada Suharto termasuk dalam memilih siapa calon ketua umum. Mirip yang dialami PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat saat ini.  

Konflik menyebabkan Partai Golkar cuma memenangi 25 persen dari kandidat yang berlaga di pilkada langsung 2015. Pada pemilu legislatif 2014 Golkar ada di posisi kedua dengan 14,75 persen suara, dan gagal mengantarkan kadernya sebagai kandidat presiden.  

Aburizal membawa Golkar ke Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.  Prabowo kalah. Jokowi yang didukung Koalisi Indonesia Hebat menjadi presiden.           

Belakangan, Aburizal dan juga tokoh-tokoh Golkar merapat ke pemerintahan Jokowi.    

“Golkar dilahirkan dan terlalu lama menguasai, mendukung pemerintah. Jadi, Golkar jangan sekali-kali belajar menjadi oposisi,” kata Ade Komaruddin saat debat kandidat bakal calon ketua umum di Surabaya sebagaimana disiarkan di TVOne, Rabu malam.

Ade bukan satu-satunya caketum yang memilih mendukung pemerintah yang berkuasa jika terpilih jadi pemenang.  Parpol ini memang tidak terbiasa ada di pihak oposisi.  

Dalam konteks konsolidasi kekuasaan, bergandengan tangan dengan Golkar mungkin lebih mudah bagi Jokowi. Kader Golkar dikenal piawai memimpin manuver di Senayan, kantor DPR RI.  

Tapi, ada juga potensi kerugian bagi kedua pihak. Ketum Golkar yang menggantung di ketiak Presiden akan membawa parpol itu menjadi parpol dalam bayang-bayang kekuasaan yang kian tak punya pamor di mata pemilihnya di tahun pemilu berikut, 2019.  

Di pihak Jokowi, akan membuat citra sebagai sosok politisi reformis luntur, mengingat Golkar identik dengan parpol Orde Baru.

Dilema? Menurut saya dalam politik tidak ada dilema. Kalkulator menghitung untung-rugi dalam bungkus kepentingan bersama. Biasanya sih jangka pendek. –Rappler.com