Ahok murka, batalkan pelantikan lurah dan camat

JAKARTA, Indonesia — Setelan jas hitam dan putih mendominasi lantai dua Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat siang, 27 November. Ada calon lurah, camat, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Mereka rencananya akan dilantik menjadi lurah dan camat baru. Lainnya sebagai kepala dinas dan deputi Pemprov DKI.

Sekitar pukul 14:30, Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama memasuki ruangan dan langsung menuju mikrofon. Di depan puluhan pejabat, Ahok pun langsung mengumumkan, “Ini mohon maaf, lurah, camat, batal,” katanya. 

Menurut Ahok, ia tidak pernah diberitahu perihal penggantian lurah dan camat.

“Karena kita tidak pernah mendiskusikan penggantian lurah dan camat,” kata Ahok sambil menatap jajaran pejabat eselon II di sebelah kanannya. 

Alasan lainnya, karena camat dan lurah masih dalam tahap penilaian.

“Lurah dan camat enggak boleh bergerak dulu. Anda sedang saya nilai. Apalagi mau musim hujan. Saya mau lihat seberapa banyak genangannya,” ujarnya. 

//

“Saya tidak suka. Kalau saya mau melantik, camat dan lurah muncul,” ujar Ahok sambil membolak-balik lembaran fotokopian yang diberikan oleh ajudannya. 

Ahok kemudian mengabsen satu persatu pejabat yang ada di barisan pelantikan. Sambil memanggil nama mereka, ia berujar, “Saya mengontrol sampai eselon IV, tidak ada satu namapun yang lepas. Semua nama harus masuk ke meja saya.” 

Sesekali Ahok melirik Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. “Kemarin kita tidak sampai diskusi sebegitu dalam. Kacau,” kata Ahok kepada Djarot.

Total 33 pejabat yang batal dilantik siang itu hampir semuanya adalah camat dan lurah. Salah satu pejabat yang akan dilantik adalah Matnasir. Ia akan dilantik menjadi Camat Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tapi Ahok membatalkannya. 

“Walikota, posisi Camat Tanjung Priok kosong enggak apa ya,” kata Ahok pada Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. 

Setelah memastikan nama-nama orang yang akan dilantik sesuai, Ahok pun meminta mereka untuk memperkenalkan diri. “Anda harus berani ngomong. Kalau Anda tidak berani ngomong, gimana mau mimpin?” katanya.

‘Kurang koordinasi’

Siapa pihak yang seharusnya bertanggungjawab menyusun nama-nama tersebut? Ia adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika. 

Saat ditemui wartawan usai pelantikan, Agus menjelaskan kronologi penyusunan nama-nama pejabat yang seharusnya dilantik hari ini. 

“Semalam memang dibahas (bersama Ahok) sampai pukul 12:00 (tengah malam). Pembahasan sampai pukul 12 malam itu hanya untuk Dinparbud (Dinas Pariwisata dan Budaya), Dinsos (Dinas Sosial), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan pokoknya eselon II. Yang eselon II ini dibahas lagi sampai jam 3:00 pagi. Subuh berubah,” kata Agus menjelaskan. 

Perubahannya antara lain, Ahok memutuskan eselon II tidak dirotasi. Seharusnya ada 66 pejabat yan dilantik, namun berkurang 33. Sehingga tinggal 33 pejabat yang dilantik. 

Agus juga mengakui ada koordinasi yang buruk di jajaran eselon II dalam mengomunikasikan pelantikan ini pada pejabat yang bersangkutan. Misalnya, kasus Wakil Camat Tanjung Priok yang seharusnya tak dilantik. 

“Seharusnya Pak Wali Kota Jakarta Utara mengabarkan soal pembahasan kepala seksi itu juga ke beliau (Ahok),” katanya. 

Sayangnya, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi tidak memberikan data fotokopi tersebut, sehingga Ahok tak mengetahui data terbaru. 

Alasan rotasi: Mulai dari regenerasi hingga dugaan korupsi 

Rotasi pejabat ini, meski bukan yang pertama kalinya Ahok lakukan, adalah bagian dari pergantian pejabat besar-besaran yang dilakukan di lingkungan Pemprov DKI. Menurut Ahok, akan terjadi rotasi pejabat lagi pada 8 Januari 2016 mendatang. 

Ahok sudah mempersiapkan sekitar 600 pegawai di level staf yang akan mengikuti tes untuk menjadi lurah dan camat. 

Karena itu, ia tak ingin lurah dan camat diganti hari ini. Ahok mengatakan pihaknya ingin mempersiapkan penggantian itu pada Januari nanti, sekaligus untuk menghindari efek dominonya. 

Sebaliknya, Ahok juga punya alasan lain untuk melantik dan mengganti sejumlah pejabat pada hari ini, salah satunya di Dinas Pariwisata dan Budaya. 

“Kami temukan ada gratifikasi juga di Dinas Pariwisata dan Budaya,” kata Ahok dalam pidatonya. 

Dinas tersebut bertanggungjawab atas penggunaan anggaran sebesar Rp 1 triliun. “Itu kepalanya harus bertanggungjawab,” katanya. 

Pejabat di Dinas Sosial juga diganti oleh Ahok karena dinilai tidak kooperatif dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

“Mereka ngeyel, padahal sudah disuruh mencoret. Model begitu, ya kita ganti,” katanya. 

Ahok juga mencopot Lasro Marbun dari jabatan Kepala Inspektorat DKI Jakarta. Ia dianggap terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). 

“Kalau tidak terlibat, kita balikin dia, nanti kalau ada posisinya,” katanya. 

Ahok tak ingin pengusutan kasus itu terhambat karena birokrasi di inspektorat. Ahok ingin Lasro fokus menghadapi kasus tersebut. 

Ahok juga mencopot Andi Baso Mappapoleonro yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). 

Sama dengan Lasro, Ahok menduga Andi juga terlibat kasus dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) siluman. 

“Kemarin waktu saya diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kecenderungan berpikir saya memberikan jabatan pada (Andi Baso) karena saya takut. Seolah-olah saya melindungi mereka. Saya mau membuktikan hari ini, dia nyanyi enggak?” katanya. 

Siapa lagi yang akan dicopot Ahok?

—Rappler.com

BACA JUGA:

• LINI MASA: Ahok terbelit kasus Sumber Waras
• Ahok laporkan dugaan korupsi APBD Jakarta 2015 ke KPK
• Ahok diperiksa polisi sebagai saksi kasus korupsi UPS