Penutupan lokalisasi Dolly tak hentikan penyebaran HIV/AIDS

SURABAYA, Indonesia — Jam sudah menunjukkan pukul 21:00 WIB, Minggu, 29 November, lalu. Namun masih banyak pria muda berjajar di pinggir Jalan Raya Girilaya. Jalan ini adalah salah satu jalan akses menuju Gang Dolly di Surabaya. Dulunya, selain di Gang Dolly, jalan ini juga berjajar belasan rumah bordil.

Pria-pria ini dulunya bekerja sebagai makelar di rumah-rumah bordil di Gang Dolly dan sekitarnya. Meski Gang Dolly telah tutup, banyak di antara mereka yang masih menjalankan pekerjaannya sebagai makelar untuk para wanita pekerja seks (WPS). Bedanya, dulu para wanita ini bisa dilihat di rumah-rumah bordil, kini hanya makelarnya saja yang mencari pria sebagai klien.

Namun, suasana malam itu tak seramai seperti biasanya. Biasanya, selepas pukul 21:00, puluhan makelar seolah tumpah ke Gang Dolly dan jalan sekitarnya. Tapi seminggu belakangan ini aparat gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi, dan TNI rajin patroli tiap malam.

Salah satu warga di sekitar Gang Dolly, Andian Budi Raharja, menduga jika patroli tiap malam itu merupakan respons atas prostitusi yang kembali marak di wilayahnya, terutama di Kampung Jarak. Selain Gang Dolly, rumah prostitusi juga tersebar di Kampung Jarak. Lokasinya tak jauh dari Gang Dolly. Bedanya, tarif wanita pekerja seks di Kampung Jarak ini lebih murah dibandingkan di Gang Dolly.

Menurut Andian, sudah sekitar sebulan ini para wanita pekerja seks berani menampakkan diri mereka secara terbuka menawarkan jasa. “Saya sempat heran, para WPS-nya sudah berani nampang lagi,”kata Andian kepada Rappler, Minggu malam itu.

Namun, kehadiran aparat di daerah sekitar Gang Dolly dan Kampung Jarak tak membuat nyali para makelar ini menjadi ciut. Tak sulit bagi para mereka ini untuk menawari layanan wanita pekerja seks kepada calon klien.

Cirinya, jika ada pria yang melambatkan laju kendaraannya, dan terlihat celingukan seperti mencari sesuatu, sudah bisa ditebak, pria ini sedang mencari teman kencan. Pria dengan gelagat seperti ini yang biasanya menjadi mangsa para makelar itu. 

“Murah, Bos,” biasanya kalimat pembuka itu digunakan oleh para makelar untuk menarik minat pria pencari teman bermalam.

Tutup Dolly, pemerintah lepas tangan soal penyebaran HIV/AIDS

Meski telah resmi ditutup sejak 18 Juni 2014 lalu, praktik prostitusi di Gang Dolly dan sekitarnya masih jamak beroperasi. Bedanya, jika dulu eksekusi bisa langsung dilakukan di dalam rumah bordil, sekarang dilakukan di sejumlah penginapan di luar Gang Dolly. 

Begitu harga sudah disepakati, maka makelar akan mengantarkan wanita pilihan ke penginapan yang sudah disepakati.

Joris Lato, koordinator Yayasan Embun, sebuah yayasan yang mendamping para wanita pekerja seks, mengatakan pasca ditutupnya lokalisasi Dolly, tak semua wanita yang dipulangkan Pemerintah Kota Surabaya benar-benar kembali ke daerah asalnya. Banyak di antara mereka yang masih bertahan di Surabaya dan tetap bekerja sebagai WPS. 

“Mereka masih ngekos di Surabaya. Dan bekerja secara independen, tanpa mucikari,” kata Joris. 

Paling banter, mereka hanya bekerja dengan para makelar. Sisanya, mereka bekerja sendiri mengandalkan langganan lama, atau menawarkan diri melalui jejaring sosial.

Kata Joris, fenomena ini seperti ini sebenarnya menyedihkan jika dilihat dari sisi pencegahan HIV/AIDS. Pasalnya, keberadaan mereka menjadi tak terdeteksi, karena tersebar di banyak wilayah. Ini berbeda pada saat masih di lokalisasi. Intervensi pemerintah dalam hal kesehatan, misalnya, bisa mudah dilakukan. 

Setiap bulan biasanya mereka akan dicek kesehatan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya. “Penutupan Dolly sama dengan pemerintah lepas tangan terhadap penyebaran HIV/AIDS di Surabaya,” kata Joris.

Upaya mencegah penyebaran HIV di Surabaya

Menurut Joris, Yayasan Embun juga melakukan upaya-upaya kecil untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di Surabaya. 

Melalui tenaga lapangannya, mereka menjangkau spot-spot seperti rumah kos atau tempat hiburan malam yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya WPS ini. Mereka membagikan kondom gratis sembari mengingatkan soal bahaya HIV/AIDS. 

“Apa yang kita lakukan ini, kecil sekali dampaknya dibandingkan dengan jumlah WPS yang tersebar,” kata Joris.

Harusnya, menurut Joris, Pemerintah Kota Surabaya sudah mulai memikirkan untuk mencari mekanisme menjangkau para WPS yang bekerja secara independen dan tersebar ini. Sayangnya, hingga kini ia menilai belum ada upaya serius Pemerintah Kota Surabaya untuk memikirkan mekanisme itu. 

“Kalau mekanisme itu, belum ada. Jangan heran kalau penularan HIV/AIDS dari tahun ke tahun akan meningkat tajam,” ujarnya.

Kegelisahan yang sama juga dirasakan Kepala Unit Perawatan Intermediate dan Penyakit Infeksi RSUD Dr Soetomo Surabaya, dr. Erwin Astha Triyono. 

“Penutupan lokalisasi seperti bom waktu,” kata Erwin. 

Alasannya, dengan penutupan lokalisasi, tim medis tak bisa memantau kesehatan para WPS. Selain itu tak ada jaminan bagi para WPS saat lokalisasi tutup, mereka berhenti jadi WPS.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur, penderita HIV pada 2015 sudah mencapai 14.198 orang. 

“Akan terjadi ledakan dalam tiga sampai empat tahun mendatang seiring dengan melemahnya pengawasan, akibat penutupan lokalisasi,” ujar Erwin.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Surabaya Sofiati Sucahyani meragukan asumsi tersebut. Menurut Sofiati, harus dibedakan antara angka perkiraan dengan yang sudah terdeteksi.

Ia mencontohkan, KPA Surabaya saat ini sebenarnya memperkirakan penderita HIV/AIDS ada sekitar 19 ribu orang. Namun kenyataannya, yang baru terdeteksi masih sekitar 9.000-an orang. 

“Jadi masih ada sepuluh ribuan orang yang masih belum terdeteksi,” kata Sofiati.

Sehingga jika suatu saat angka penderia HIV/AIDS melonjak, menurut Sofiati, bukan gara-gara penutupan lokalisasi, tapi memang mereka yang sebelumnya belum ditemukan, menjadi sudah terjangkau. 

Ia juga menolak anggapan jika Pemerintah Kota Surabaya dianggap lepas tangan.

“Surabaya ada 62 puskesmas yang bisa tes HIV. Bahkan dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya, 20 di antaranya sudah ada KPA kecamatannya untuk menjangkau masyarakat paling bawah,” katanya. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Ridwan Kamil bentuk Satgas khusus berantas prostitusi di Bandung
• Menikahi ibu rumah tangga yang HIV positif
• Yang membunuhmu bukan HIV, tapi ketidaktahuan