Catatan kecil tahun baru untuk Presiden Jokowi

 

Tahun 2016 bukan tahun yang mudah untuk Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Di tahun keduanya menjabat sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, Jokowi harus menghadapi banyak guncangan politik dan perlambatan ekonomi yang tidak kunjung membaik. 

Namun 2016 juga menjadi saksi kehebatan Jokowi sebagai seorang pemimpin. Dibungkus dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, ia mampu memainkan kemampuan komunikasi dan negosiasi yang ciamik. Kemampuan tersebut terbukti mampu menyelamatkan pemerintahan Jokowi dari berbagai turbulensi politik yang mencoba untuk mengguncang stabilitas politik nasional. 

Jokowi jitu melihat kesempatan. Ketika ia terpaksa melakukan perombakan kabinet untuk kedua kalinya, setelah beberapa menterinya saling beradu argumentasi melalui media, ia menggunakan itu sebagai alat tawar politik yang strategis.

Jokowi tahu betul bahwa dukungan dari parlemen sangat ia butuhkan demi menjaga stabilitas pemerintah. Sehingga untuk semakin menguatkan dominasi pemerintah di dalam gedung DPR, Jokowi membuat kesepakatan dengan tokoh politik Golkar yang kontroversial, Setya Novanto. 

Jokowi mendepak Sudirman Said dari posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Sudirman melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR untuk kasus yang kemudian kita kenal dengan sebutan “Papa Minta Saham.” 

Sebagai gantinya, tidak lama setelah dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Setya segera menyatakan dukungan penuh Golkar terhadap pemerintahan Jokowi, bahkan hingga pemilihan umum 2019. Tidak lama setelah itu, Jokowi melalui tangan-tangan politiknya kembali memberikan hadiah untuk Setya, yaitu karpet merah menuju kepemimpinan DPR yang sebelumnya terpaksa ia lepaskan.         

Dipilihnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro memberikan optimisme kepada para pelaku pasar, termasuk juga investor asing. Dengan masih melambatnya perekonomian Indonesia, dikarenakan tekanan ekonomi global dan turunnya harga-harga komoditas dunia, pemerintah membutuhkan cara-cara lain untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. 

Proyek-proyek infrastruktur dengan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia masih menjadi fokus pemerintah dengan harapan strategi tersebut dapat membantu meningkatkan gairah perekonomian. Program tax amnesty dilanjutkan oleh Sri dengan hasil yang sejauh ini cukup membanggakan.

Walau jumlah uang tebusan dan dana yang masuk ke dalam negeri masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun jumlah harta yang sudah dideklarasikan di dalam program ini telah menjadi yang terbesar dibanding program-program sejenis yang pernah ada di dunia. 

Pada 2017, tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Presiden Jokowi tampaknya tidak akan lebih mudah. Dengan semakin dekatnya pemilihan umum dan pemilihan presiden berikutnya, serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, tekanan dari para pesaing politik bisa jadi semakin menguat. Akan banyak pihak-pihak yang mencoba untuk memberikan ujian bagi kepemimpinan Jokowi. 

Salah satu ujian terbesar yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi adalah tekanan dari kelompok konservatif Islam yang secara tiba-tiba mendapatkan sebuah momentum di akhir 2016. Selama ini terpinggirkan oleh media mainstream, kaum konservatif dipersatukan oleh kasus dugaan penistaan agama yang dialami oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut jutaan, orang berkumpul untuk memberi tekanan kepada pemerintah dan polisi untuk segera mempercepat kasus tersebut pada November dan Desember silam. Kedua aksi protes tersebut menempatkan Jokowi pada posisi yang tidak nyaman, mengingat hubungannya yang erat dengan Ahok. Keduanya pernah memimpin Jakarta bersama. 

Setelah mengambil keputusan yang keliru di demonstrasi pertama dengan tidak bersedia menemui perwakilan aksi, Jokowi memutuskan untuk menemui langsung para umat Muslim yang ikut serta pada demonstrasi kedua. Hal tersebut tidak serta merta memberikan hasil yang positif bagi Jokowi.

Tanpa diduga sebelumnya, Jokowi harus mendengarkan khotbah salat Jumat dari tokoh kontroversial, Rizieq Syihab, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin Front Pembela Islam (FPI). Di mimbar, Rizieq sempat melontarkan berbagai ucapan provokatif berkaitan dengan kasus penistaan agama yang menjerat Ahok.  

Apabila selama ini Jokowi sudah membangun hubungan baik dengan beberapa organisasi utama Islam di Indonesia, kemampuan komunikasi Jokowi akan kembali diuji dengan kepiawaiannya dalam menggalang kekuatan dari tokoh-tokoh Islam generasi baru yang saat ini memperoleh dukungan besar dari kaum konservatif berkat penggunaan masif media sosial. 

Di sisi ekonomi, Jokowi sepertinya tinggal harus melanjutkan berbagai rencana fiskal yang sudah disusun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Walau Indonesia masih jauh dari target pertumbuhan 7 persen pada 2019, namun sepertinya pemerintah sudah berada di jalur yang benar, seperti yang diungkapkan oleh berbagai pakar ekonomi. 

Di luar urusan fiskal, Jokowi harus mampu mendorong masuknya investasi asing untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Selain Tiongkok, pemerintah perlu mencari sumber pendanaan utama lainnya untuk tahun-tahun ke depan. 

Banyak orang tidak sadar bahwasanya Jokowi membuat satu kebijakan yang sangat revolusioner pada 2016, yaitu diluncurkannya tim khusus penanggulangan pungutan liar, yaitu Saber Pungli. 

Saber Pungli, yang berada di bawah koordinasi Kementrian Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan, merupakan sebuah gebrakan fenomenal apabila kita melihatnya dari sisi birokrasi. Selain bekerjasama dengan seluruh institusi pemerintah, tim-tim kecil Saber Pungli juga akan dibentuk di level provinsi, kota, dan kabupaten. Penciptaan Saber Pungli merupakan jawaban konkret Jokowi terhadap janjinya akan revolusi mental yang ia janjikan selama masa kampanye pemilihan umum presiden pada 2014. 

Budaya pungli sudah begitu mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, terjadi selama bertahun-tahun. Saking parahnya praktek ini, mayoritas masyarakat bahkan sudah menganggap bahwa pungli merupakan suatu hal yang lumrah. Sebuah kondisi yang tentu sangat menyedihkan, mengurangi kemampuan Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain di dunia. 

Sejauh ini Saber Pungli masih jauh dari sukses, namun produk pemerintah ini layak dan wajib untuk didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia karena keberhasilannya akan sangat menguntungkan masyarakat luas. 

2016 ditutup dengan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Menarik untuk disimak apakah ia mampu mempertahankan hal tersebut atau bahkan meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap presiden mereka. —Rappler.com

Tasa Nugraza Barley adalah seorang praktisi komunikasi strategis dan public affairs yang saat ini bekerja di industri keuangan. Hobinya adalah membaca, berpetualang dan menonton film.