Setahun Jokowi-JK: 5 catatan positif

Haryo Wisanggeni
Setahun Jokowi-JK: 5 catatan positif
Ekonom menilai pencabutan subsidi BBM merupakan 'best policy' pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi selama setahun ke belakang

JAKARTA, Indonesia — Pemerintahan baru Indonesia hasil Pemilihan Umum 2014 yang dipimpin oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hari ini, 20 Oktober, genap berusia satu tahun. 

Ada banyak hal yang harus diperbaiki terkait kinerja pemerintah baru ini setahun ke belakang. Detilnya bisa dibaca di sini.

Namun demikian, sejumlah prestasi juga telah ditorehkan. Berikut ini 5 di antaranya:

1. Berani cabut subsidi BBM

Awal masa pemerintahan Jokowi-JK ditandai dengan diterapkannya metode baru untuk menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) yang detilnya tertuang dalam Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak.

Harga jual premium, kecuali untuk yang didistribusikan di “wilayah penugasan”, tak lagi disubsidi dan dihitung berdasarkan formula yang mengakomodasi mekanisme pasar. Anggaran yang semula dialokasikan untuk subsidi BBM kemudian dialihkan untuk pembangungan sektor produktif

Menurut ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian, keberanian pemerintah mencabut subsidi premium dan mengalihkannya ke sektor produktif adalah kebijakan terbaik dalam bidang ekonomi sejauh ini. 

“Ini best policy dalam bidang ekonomi karena subsidi BBM ini ibarat kanker dalam perekonomian. Dulu ketika minyak murah, konsumsi meledak, akhirnya terjadi defisit migas, defisit anggaran dan bahkan defisit neraca pembayaran,” kata Dzulfian kepada Rappler, Selasa, 19 Oktober.

2. Peluncuran 4 paket kebijakan ekonomi

Dipicu oleh manuver Amerika Serikat dan Tiongkok, perekonomian global diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi sepanjang tahun ini. 

Di dalam negeri, ketidakpastian perekonomian global sempat berujung pada terus terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, melambatnya laju pertumbuhan, dan berkurangnya tingkat kepercayaan konsumen dan investor.  

Pemerintah merespon situasi ini dengan meluncurkan 4 paket kebijakan ekonomi. Semua komponen dalam mesin pertumbuhan disentuh oleh keempat paket tersebut.

Sebagai contoh, investor diberi berbagai kemudahan dan insentif agar angka investasi meningkat, sedangkan pekerja dilindungi daya belinya dengan kebijakan penyesuaian upah yang mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Sejauh ini, tetralogi paket kebijakan ekonomi pemerintah menuai respon yang relatif positif, meski masih harus ditunggu bagaimana proses implementasinya nanti. 

3. Dorong pembangunan infrastruktur 

Salah satu janji kampanye Jokowi saat masih berstatus calon presiden adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

Jokowi dan jajarannya tampak telah mulai memenuhi janji tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 290 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2015 ini, atau 40% lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya. 

Pemerintah juga berhasil mengurai kemacetan dalam proses pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa di antaranya, sudah mangkrak selama bertahun-tahun.

4. Tegas terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal

Penangkapan ikan secara ilegal yang berlangsung di perairan Indonesia diperkirakan telah merugikan negara secara ekonomi sebesar dua hingga lima miliar dolar AS per tahun. Angka ini belum menghitung kerugian akibat rusaknya ekosistem laut. 

Pemerintah Jokowi-JK dalam setahun pertama masa baktinya telah mengambil langkah tegas terhadap para pelaku penangkapan ikan ilegal.

Masih segar dalam ingatan bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI) meledakkan kapal asing.

Ketegasan ini mulai memberikan dampak positif yang nyata:

5. (Masih) rajin blusukan

Sebagai presiden, Jokowi masih menerapkan jurus andalannya semasa menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta: Blusukan. Jurus blusukan ini juga belakangan diterapkan oleh para pembantunya, seperti Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Meski ada yang mengritik bahwa blusukan saja tak bisa serta merta menyelesaikan persoalan, Jokowi bisa secara langsung mengobservasi persoalan yang terjadi di lapangan dengan blusukan. Contohnya adalah saat ia menemukan persoalan lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung PriokRappler.com

BACA JUGA: 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.