Ini penyebab dana santunan korban crane belum cair

JAKARTA, Indonesia – Hampir dua tahun tragedi jatuhnya crane di Komplek Masjidil Haram di kota Mekah sudah berlalu. Tetapi, hingga saat ini realisasi dana santunan yang dijanjikan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi para korbannya belum terwujud.

Saat itu, Pemerintah Saudi berjanji akan memberikan santunan senilai 1 juta Riyal atau setara Rp 3,8 miliar bagi keluarga korban tewas atau yang mengalami cacat permanen akibat peristiwa itu. Sementara, yang mengalami luka diberikan santunan senilai 500 ribu Riyal atau setara Rp 1,7 miliar.

Lalu, apa yang menyebabkan proses pencairan dana santunan tersebut begitu lama? Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan hal itu terhalangi proses verifikasi korban yang dilakukan oleh Pemerintah Saudi.

“Namun, Menlu Retno Marsudi telah meminta KBRI di Riyadh untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait di Riyadh. Menlu juga menyampaikan masalah ini dalam setiap pertemuan bilateral dengan Menlu Arab Saudi,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 4 Maret.

Pemerintah Saudi melalui nota tertulis yang dikirim pada tanggal 19 Februari lalu mengatakan proses verifikasi bagi korban asal Indonesia sudah selesai dilakukan. Saat ini, kata Iqbal, tinggal menanti penerbitan cek dari Kementerian Keuangan.

“Pemerintah Saudi telah membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran tersebut,” tutur Iqbal.

Dia mengatakan untuk proses pembayaran bagi korban jatuhnya crane akan dilakukan secara bersamaan.

“Ini terhambat karena adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang diperlukan,” kata dia.

Dalam tragedi jatuhnya crane pada tanggal 11 September 2015, terdapat 107 korban jemaah haji yang tewas. Sebanyak 10 orang di antaranya berasal dari Indonesia.

Salah satunya adalah Zulfitri Zaini yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Akibat peristiwa itu, Zulifitri kini menjadi penyandang disabilitas akibat kehilangan kaki kanannya.

Sejauh ini, perempuan yang sehari-hari berprofesi sebagai guru tersebut sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 28,5 juta untuk membuat kaki palsu yang digunakan untuk berjalan. Namun, itu berasal dari dana pribadi. BPJS hanya menanggung biaya sebesar Rp 500 ribu. (BACA: Korban kecelakaan jatuhnya crane asal Indonesia menuntut keadilan)

Pengadilan Kerajaan Saudi sudah menyatakan tidak ada niat kesengajaan di balik jatuhnya crane. Namun, mereka menyatakan Saudi Binladin Group selaku kontraktor telah melanggar standar keselamatan.

Akhirnya perusahaan tersebut dilarang oleh pengadilan untuk mengerjakan semua proyek milik pemerintah di masa mendatang.

Berita hoax

Di tengah upaya korban mencari kepastian informasi, Kemlu mengaku menerima informasi hoax di media sosial menyangkut pembayaran kompensasi. Dalam berita itu disebut bahwa dana kompensasi sudah dicairkan oleh Pemerintah Saudi sejak lama, namun belum disalurkan oleh Kemlu kepada para korban.

Sang pelaku menyebarkan informasi itu di media sosial dengan menggunakan embel-embel merupakan bagian dari ormas GNPF-MUI.

“Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Kami juga sudah melakukan klarifikasi kepada GNPF-MUI mengenai pernyataan itu dan memperoleh klarifikasi bahwa tulisan tersebut bukan produk GNPF MUI,” ujar Iqbal.

Menurut pengakuan GNPF-MUI, mereka sama sekali tidak pernah membahas isu tersebut. Apalagi membuat pernyataan itu. – Rappler.com