Hanif Dhakiri, anak TKW yang jadi Menteri Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mencermati sejumlah catatan yang ada di depannya. Sesekali dia menghisap sebatang rokok. Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tengah memimpin rapat dengan para staf khususnya di ruang kerjanya di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan Senin sore (3/11).

Menteri Hanif mempersilakan saya mengamati rapat itu. Yang saya kenali di antara lima staf khusus adalah Dita Indah Sari, aktivis buruh yang menjadi staf khusus sejak era Menteri Muhaimin Iskandar.

“Pastikan kita serius jalankan e-government dalam proses perijinan, kaji efektifitas organisasi, mana yang perlu ditingkatkan status, mana yang perlu dihilangkan karena tidak efektif. Identifikasi unit-unit yang kurang bermanfaat,” kata Hanif kepada stafnya.

“Untuk perluasan kesempatan kerja, kita perlu lebih fokus ke sektor maritim, perikanan, dan pertanian. Ini kan fokus pemerintahan Pak Jokowi. Coba dikaji kemungkinan pos-pos yang dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari kementerian ini.”

Itu antara lain tema rapat Menteri Hanif. Pagi harinya dia menghadiri sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Temanya adalah soal upaya peningkatan penerimaan dan pendapatan negara.

Hanif juga meminta segera dilakukan audit pelayanan publik. Begitu juga dengan layanan izin bagi tenaga kerja asing. “Dari sisi prosedur, izin harus disederhanakan. Lama waktu harus dipersingkat. Sebenarnya UU mengatur 14 hari, dan di era Cak Imin sudah bisa dilakukan 7 hari. Bisa nggak lebih dipersingkat tanpa mengurangi kualitas pelayanan? Saya ingin realistis juga atas kemampuan kita,” kata Hanif. Cak Imin adalah sebutan akrab Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga pendahulu Hanif.

“Untuk domestik, saya akan lakukan de-bottlenecking, Mbak Uni. Tapi untuk asing, justru saya akan lakukan, istilahnya bottlenecking. Seleksi TKA lebih ketat. Biaya izin juga akan dinaikkan. Tentu akan kami kaji dulu dengan berbagai pihak terkait, “ ujar Hanif.

Dia melanjutkan, membatasi jumlah tenaga kerja asing yang akan bekerja di perusahaan dalam negeri sulit dilakukan selama ketersediaan keahlian di dalam negeri belum cukup. Apalagi ini era keterbukaan dan perdagangan bebas.

Jumlah orang asing yang bekerja di Indonesia cukup banyak, yakni ada sekitar 72 ribu orang. Mereka menjadi pesaing bagi masyarakat pencari kerja, khususnya pencari kerja lokal. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 akan menjadi ancaman bagi tenaga kerja domestik jika kualitas dan kemampuan tenaga kerja lokal tidak ditingkatkan.

“Selain meningkatkan kualitas Badan Latihan Ketenagakerjaan, program sertifikasi profesi kian penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal,” kata Hanif, yang lahir di Semarang, 6 Juni 1972. Dalam rapat dengan staf khusus, dia memerintahkan segera dilakukan audit terhadap BLK yang ada.

Anis Hidayah, direktur eksekutif Migrant Care, lembaga swadaya masyarakat yang mengurusi nasib buruh migran, mengatakan bahwa pelayanan bagi Tenaga Kerja Indonesia selama ini nyaris semua dilakukan oleh swasta.

“Peran pemerintah minim. Semua dialihdaya [outsource] ke swasta melalui peran Perusahaan Jasa TKI. PJTKI memiliki hubungan dekat dengan tokoh penting di semua parpol,” kata Anis dalam percakapan telepon dengan saya, Selasa pagi (4/11).

Anis berharap Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk mengambilalih peran pelayanan bagi TKI. Artinya, tugas ini harus dilakukan terutama oleh jajaran Kementerian Tenaga Kerja.

Sesuai amanat bosnya, Kabinet Jokowi dipacu untuk segera berlari. Perlombaan kerja berlangsung, ditandai dengan intensifnya rapat konsolidasi kementerian dan kunjungan ke lapangan. Menteri Hanif melakukan inspensi mendadak ke kantor Tenaga Kerja Indonesia dan bandara Soekarno-Hatta. Dia juga ke Solo menghadiri acara bursa tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, sambil mampir ke Pesantren Al Muayyad. Di sekolah menengah atas di lingkungan Al Muayyad ini, Hanif, anak tertua dari lima bersaudara, menamatkan pendidikan SMA pada tahun 1991.

Anak TKW

"Ibu menjadi TKW karena ingin anak-anaknya punya pendidikan tinggi," kata Hanif. Foto oleh Uni Lubis

Seraya berkunjung ke Solo, Hanif mampir mengunjungi rumah orang tuanya di kawasan Bonorejo Blotongan, Salatiga. Ibunda Hanif, Bu Hafsoh, memeluknya. Air matanya menetes haru.

“Sejak saya disebut-sebut bakal jadi menteri, Ibu sering telepon, menangis. Antara haru, bangga, juga khawatir. Soalnya beliau suka menonton televisi, mengikuti berita politik. Suasana politik kayak begini, Ibu saya khawatir,” kata Hanif.

Usai rapat dengan staf khusus, kami pindah lokasi duduk, mengobrol di meja kerjanya, di ruangan menteri.

Menteri Hanif punya kisah personal dengan ketenagakerjaan. “Ibu saya TKW di Arab Saudi,” tuturnya.

Saat Hanif masih duduk di SMP, ibunya mengadu nasib di Arab Saudi. Periode pertama dua tahun, lantas pulang ke Salatiga setahun.

Periode kedua Bu Hafsoh menjalani kerja sebagai asisten rumah tangga selama empat tahun. Beruntung, ibunda Hanif mendapat majikan yang baik dan memenuhi perjanjian kerja. Banyak yang tidak seberuntung Bu Hafsoh. Beberapa keluarga Hanif juga pernah bekerja sebagai buruh migran. Ada yang sempat terlantar di penampungan berbulan-bulan.

“Saya sempat mendobrak tempat penampungan di kawasan Tangerang untuk menyelamatkan keluarga,” ujar Hanif.

Saat itu dia menjabat staf khusus di era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno, di era pertama kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Masa kecil Hanif dilalui dengan keterbatasan. Ibunya hanya lulus sekolah sasar, dan melanjutkan akses pendidikan lewat program kelompok belajar, kini setara SMA.

Ayah Hanif, KH Zuhri Maksum, adalah guru sekolah dasar. Statusnya Pegawai Negeri Sipil. Ayah Hanif tamatan Pendidikan Guru Agama, yang lantas melanjutkan ke pendidikan sarjana di Universitas Darul Ulum Islamic Center di Ungaran, Semarang.

“Abah dan Ibu sangat peduli pendidikan. Ibu sampai jadi TKW karena ingin anak-anaknya punya pendidikan tinggi. Penghasilan Abah nggak cukup,” kata Hanif.

Hanif membantu ibunya mengangkut ketela singkong untuk membuat tapioka. Keluarga ini pernah menumpang tinggal di sebuah kamar, berdekatan dengan kandang sapi. Ketika itu Hanif belum punya adik.

Rumah keluarga di kawasana Bonorejo Blotongan itu dipertahankan seperti keadaan semula. “Nggak saya renovasi meskipun saya pernah jadi anggota DPR,” ujar mantan anggota Komisi X periode 2009-2014 ini. Rumah itu penuh kenangan. Dibangun dengan tangan sendiri oleh Abah Hanif, dibantu Hanif dan adik keduanya, yang perempuan.

“Kami membuat batu bata sendiri. Abah membangun, saya dan adik membantu mengaduk semen dan kerja lainnya. Selain menjadi guru, Abah kerja segala macam untuk menambah penghasilan. Paling sering jadi tukang bangunan, kata Hanif, mengenang masa kecilnya.

Hanif lulus dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga. Dia sempat sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. “Nggak lulus,” kata dia sambil tersenyum.

Beberapa media menyebut dia lulusan UI. Ijasah Pasca Sarjana dia dapatkan dari sekolah di Univesitas Nasional. Kini dia tengah menempuh jenjang S3 di Universitas di Malaysia. Mengapa di Malaysia? “Karena titelnya Phd,” kata Hanif sambil berderai tawa.

Sehari-hari dia selalu tampil menggunakan kemeja agak ketat warna putih dengan sedikit motif sebagai variasi di bagian kancing depan. Keempat adik Hanif lulus perguruan tinggi juga.

Masa muda dilalui dengan aktif dalam kegiatan buruh, seni, dan masyarakat kota. Dia aktif di Partai Rakyat Demokratik (PRD). Hanif aktivis yang kental dan matang dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Ia juga sempat menelurkan album musik berjudul “The Drizzle: Traces of a Broken Heart” yang ditujukan untuk merayakan pesta demokrasi Pemilu 2014. Album berisi 11 lagu ini dimaksudkan untuk mengajak kalangan muda agar tidak golput.

“Musik ini diharapkan bisa mengajak pemilih pemula tidak lagi anti partai, dan tidak selalu menganggap parpol [partai politik] itu kotor. Politik itu indah, fun, dan menarik, jika politik itu kotor, musik bisa membasuhnya biar bersih,” ujarnya.

“Cak Imin berpesan kepada saya, selama jadi menteri jalan yang lurus saja,” kata Hanif. Ini membuat langkahnya ringan, kendati masalah yang dihadapi sangat berat. Kritik dan keraguan atas kemampuannya juga tidak sedikit.

“Mbak Uni juga ragu kan,” kata dia sambil senyum.

“Ibunya pernah menjadi TKW bukan jaminan dia akan serius memperjuangkan perlindungan TKI,” kata Anis Hidayah. Aktifis buruh migran ini menceritakan sejumlah petinggi dan politisi di propinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki keluarga yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia.

“Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tuh untuk perbaiki layanan saat keberangkatan dan penempatan serta perlindungan buruh migran,” ujar Anis kepada saya. “Tapi saya masih punya kepercayaan kepada Presiden Jokowi, agar serius mengawasi dan memastikan menterinya bekerja dengan baik,” kata Anis.

Menurut Anis, problem ketenagakerjaan dalam negeri yang paling mendesak adalah soal alih daya dan upah yang layak. Sedangkan untuk buruh migran, problem yang signifikan adalah pelayanan dan perlindungan.

Revisi UU Buruh Migran mendesak dilakukan, karena hanya delapan pasal yang memuat perlindungan. “Sisanya adalah pasal-pasal yang didominasi kepentingan bisnis,” kata Anis

Ini pekerjaan rumah bagi Menteri Hanif, untuk membuktikan kinerjanya memenuhi harapan pemangku kepentingan. Harapan besar yang membuat Ibundanya begitu kuatir. “She is not happy,” kata Hanif.

Bukan dalam arti menyesali, tetap peduli akan situasi berat yang dihadapi anak tertuanya. Abah Maksum berpesan kepada Hanif, “Dekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan cara itu, akan menghindari kamu dari jalan yang sesat.”

Jalan yang sesat memang berpotensi membuat Menteri Hanif tergelincir. Kritikan publik atas kinerja Kementerian Ketenagakerjaan sangat tinggi.

Dalam pertemuan dengan pimpinan PKB jelang Muktamar lalu, saya sempat mengomentari Cak Imin, sang ketua umum. “PKB ini ketumnya jarang muncul ke publik, mengapa? Sebagian karena Cak Imin khawatir ditanyai media soal kasus-kasus ketenagakerjaan.”

Cak Imin dan jajaran PKB senyum kecut. Hanif ada di sana juga.

Ada banyak agenda yang dibahas Menteri Hanif di rapat dengan stafsusnya Senin sore itu. Sebagian besar belum bisa disampaikan ke publik.

“Saya perlu koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait, termasuk dunia swasta dan kalangan pekerja” ujarnya.

Ia berpesan kepada jajarannya, “Saya ingin jalankan agenda yang sudah digariskan pemerintahan Jokowi. Kalau ada peraturan yang dianggap menghambat, jangan lantas membuat agenda itu tidak berjalan. Biar saya yang akan koordinasi dengan instansi lain dan mengajukan ke Presiden.”

Salah satu yang agak lama dibahas adalah perluasan kesempatan kerja. Bagi karyawan yang diputus hubungan kerja, perempuan serta, ini yang saya senang, penyandang disabilitas. —Rappler.com