Istana bantah beri instruksi sadap komunikasi SBY

JAKARTA, Indonesia – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung membantah ada instruksi dari Istana untuk menyadap komunikasi Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok pemimpin negara.

Isu penyadapan kembali merundung SBY karena dalam persidangan gubernur non aktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, namanya disebut-sebut telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin pada tanggal 7 Oktober 2016. Dalam pembicaraan telepon itu, SBY diduga meminta kepada Ma’ruf untuk mengeluarkan fatwa soal penistaan agama.

Muncul tanda tanya di benak publik, bagaimana mungkin tim kuasa hukum Ahok tahu isi pembicaraan SBY dengan Ma’ruf di telepon. Terlebih ketika Ma’ruf ikut dihadirkan dalam sidang yang digelar Selasa, 31 Januari, dia membantah mengeluarkan fatwa itu atas permintaan SBY.

Pengacara Ahok kemudian menyebut bahwa mereka memiliki bukti adanya pembicaraan telepon antara SBY dengan Ma’ruf. Ini lah yang menguatkan dugaan adanya aksi penyadapan terhadap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu.

“Yang jelas tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada Beliau, karena ini bagian dari penghormatan (terhadap) presiden-presiden yang ada,” ujar Pramono yang ditemui di Istana Negara pada Rabu, 1 Februari.

Bantahan serupa juga disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang menyebut aksi penyadapan tidak bisa sembarangan dilakukan.

“Kalau penyadapan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Seperti misalnya yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hanya bisa menyadap yang tersangkut kasus hukum. Yang ini termasuk kasus hukum juga tidak?” tanya Rudiantara.

Dia menjelaskan jika aksi penyadapan tetap dilakukan tetapi tidak mengikuti aturan yang tertuang di dalam UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), maka tidak bisa djadikan alat bukti di pengadilan. Lembaga yang dapat melakukan penyadapan pun, kata dia, hanya terbatas pada Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, dan BAIS TNI.

Rudiantara meminta kepada publik untuk tetap berpikir jernih soal adanya dugaan penyadapan terhadap SBY. Dia tidak ingin publik justru termakan informasi yang isinya tidak benar atau hoax.

Tunggu pengadilan

Sementara, anggota tim kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat mengatakan belum mau membuka percakapan antara SBY dengan Ma’ruf Amin. Barang bukti baru akan dibuka di hadapan pengadilan.

“Kita berikan dulu kepada hakim. Jangan mendahului persidangan,” ujar Humphrey usai memberikan keterangan pers pada Rabu, 1 Februari.

Pernyataan ini sekaligus menolak permintaan SBY yang berharap ikut ditunjukkan transkrip yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Ahok. SBY khawatir isi transkrip tak lagi sesuai dengan pembicaraan tanggal 7 Oktober 2016 seperti yang disebut di dalam persidangan.Sayang, Humphrey tidak bersedia mengungkap dari mana mereka memperoleh bukti percakapan antara SBY dengan Ma’ruf.

Sementara, SBY meminta pemerintah ikut turun tangan mencari tahu siapa yang memberikan instruksi untuk menyadap komunikasinya. Karena jika dia saja yang selalu dikawal paspamres masih bisa disadap, maka hal serupa tentu lebih mudah menimpa warga biasa.

“Saya juga mohon Pak Jokowi berkenan memberikan penjelasan dari mana transkrip atau sadapan itu. Siapa yang menyadap, supaya jelas. Yang kita cari adalah kebenaran,” ujar SBY ketika memberikan keterangan pers di markas pemenangan Agus Harimurti-Sylviana Murni pada Rabu, 1 Februari.

SBY mengaku memang berkomunikasi dengan Ma’ruf pada tanggal 7 Oktober 2016. Tapi, dia membantah meminta Ma’ruf agar mengeluarkan fatwa soal penistaan agama.

Dia menjelaskan dalam telepon itu dia meminta waktu agar bersedia bertemu dengan pasangan calon Agus-Sylvi.

“Tema dari pertemuan itu yakni Agus-Sylvi memohon doa restu dan nasihat agar perjuangannya dalam Pilkada berhasil. Saya juga menitipkan pesan kepada Agus agar menyampaikan salam saya kepada para petinggi PBNU dan PP Muhmmadiyah,” kata SBY. – Rappler.com