Kubu PSSI klaim sanksi dicabut, Kemenpora bersikukuh masih mengkaji

JAKARTA, Indonesia – Usai pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan opsi pencabutan sanksi belum resmi.

Dalam rapat di kantor Kemenpora, Imam menyatakan belum akan mencabut sanksi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu. Namun, sampai saat ini, opsi pencabutan sanksi memang menjadi pilihan terkuat.

Persentase pencabutan sanksi PSSI memang unggul tipis, dibanding tetap mempertahankan pembekuan.

“Prosentasenya, 51 persen sanksi pembekuan dicabut, 49 persen tidak,” kata Deputi V Kemenpora Gatot Dewa Broto.

Namun, kajian itu masih belum selesai, sampai ada persetujuan dari Imam untuk dilanjutkan ke Jokowi.

Rencananya, hasil kajian itu akan dilaporkan kepada Imam pada hari ini, Kamis, 25 Februari, untuk segera diminta tanggapan dan persetujuan. Kalau dinilai tepat, maka akan langsung disampaikan ke Presiden.

“Kalau tidak, akan kami benahi karena waktunya memang tidak lama, biar bisa disampaikan ke FIFA,” kata Gatot.

Menurutnya, hasil kajian akan dilaporkan ke Jokowi paling lambat pada Jumat, 26 Februari.

Tapi, dalam laporan tersebut, bukan hanya hasil kajian yang dilaporkan, melainkan juga harus ada draf keputusan pencabutan. Karena itulah, banyak pihak yang sudah memastikan bahwa pencabutan sanksi sudah pasti.

Gatot mengatakan, pihaknya tak akan semudah itu mencabut sanksi PSSI. Jika sanksi jadi dicabut, Imam bakal mencamtumkan beberapa persyaratan. Bukan untuk maksud menolak mencabut sanksi, tapi sebagai bentuk reformasi sepak bola Indonesia.

“Perintah dari Presiden kepada Menpora dalam waktu 24 jam atau paling lambat Jumat harus lapor ke Presiden hasil kajian dan rencana pencabutan pembekuan kepada PSSI,” kata Gatot.

Tiga poin permintaan Menpora

Gatot menegaskan, sebagai bagian dari reformasi PSSI, ada tiga hal minimal yang harus diperbaiki.

Pertama, harus ada koordinasi dari PSSI ke pemerintah. Dengan begitu, PSSI tak lagi selalu mengklaim kepada FIFA bahwa pemerintah mengintervensi. Koordinasi ini bersifat lumrah sebab PSSI berada di negara yang berdaulat.

Kedua, PSSI harus mengedepankan asas transparasi dan akuntabilitas sehingga tak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Yang ketiga, adalah masalah Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

“KLB itu menjadi bagian salah satu solusi. Mereka yang menjadi voter atau pemilik suara harus dihormati karena ingin perubahan,” kata Gatot.

Untuk itulah, sempat ada keinginan Agum yang menjamin KLB akan dilakukan dalam satu tahun. Tetapi, Menpora meminta paling lambat dalam waktu enam bulan sudah terjadi KLB atau bahkan lebih cepat.

“Ini sebagai bentuk kontinuitas dan harus ada kejelasan supaya wajah pembenahan tata kelola harus tercermin dari KLB itu nantinya,” kata Gatot.

Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sendiri tak sepakat dengan pernyataan itu. Baginya, Jokowi sudah meminta Imam agar mencabut sanksi, bukan lagi mengkaji kemungkinan pencabutan.

Karena itu, Nyalla berharap proses pencabutan sanksi itu segera dilakukan. Baginya, presiden yang telah turun, dan Menpora harus menjalankan.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mencabut sanksi pembekuan. Masyarakat Indonesia sangat berterima kasih dengan kebijakan bapak presiden,” kata Nyalla.—Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment